Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Eks Kantah Serang Jadi Tersangka, Kementerian ATR Dukung Proses Hukum

26 Mei 2026, 11:55 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add as Preferred source

Eks Kantah Serang Jadi Tersangka, Kementerian ATR Dukung Proses Hukum

Kepala Biro Humas dan Protokol, Kementerian ATR, Shamy Ardian. (Dokumentasi Kementerian ATR)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kementerian ATR/BPN mendukung penuh proses hukum terhadap Kepala Kantor Pertanahan Serang, Taufik Rokhman, yang ditahan karena dugaan pungutan liar dan telah menonaktifkan enam pegawai terkait.
Penyidik Kejari Serang menetapkan enam tersangka atas dugaan korupsi pengurusan dokumen pertanahan periode 2021–2026 setelah menemukan bukti dari penggeledahan di beberapa lokasi.
Para tersangka diduga meminta pungli Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per pemohon layanan pertanahan dan kini ditahan selama 20 hari dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2021–2026

Menurut Kejari Serang, praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen pertanahan di BPN Kota Serang berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2026.

Maret 2026

Penyidik Kejari Serang melakukan penggeledahan di enam lokasi, termasuk kantor Pertanahan Kota Serang, dan menemukan bukti permulaan dugaan korupsi.

April 2026

Permintaan uang pungli kepada pemohon layanan pertanahan masih terjadi hingga bulan ini sebelum kasus terungkap.

20 Mei 2026

Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang, Taufik Rokhman, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang karena diduga melakukan pungutan liar. Enam tersangka ditahan selama 20 hari sejak tanggal ini hingga 8 Juni 2026.

26 Mei 2026

Kementerian ATR/BPN melalui Shamy Ardian menyatakan menghormati proses hukum dan menonaktifkan sementara enam pegawai yang terlibat untuk mendukung penyidikan.

kini

Kementerian ATR menegaskan komitmen memperkuat pengawasan internal dan memastikan pelayanan pertanahan di Kota Serang tetap berjalan normal.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Kejaksaan Negeri Serang menetapkan enam pegawai Kantor Pertanahan Kota Serang, termasuk Kepala Kantah Taufik Rokhman, sebagai tersangka dugaan pungutan liar dalam pengurusan dokumen pertanahan periode 2021–2026.
Who?
Taufik Rokhman bersama lima pegawai BPN Kota Serang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Kementerian ATR/BPN melalui Shamy Ardian menyatakan dukungan terhadap proses hukum dan telah menonaktifkan para pegawai tersebut.
Where?
Kasus terjadi di Kantor Pertanahan atau BPN Kota Serang, dengan penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di Serang, Tangerang, dan Jakarta.
When?
Taufik Rokhman ditahan pada Rabu, 20 Mei 2026. Dugaan praktik pungli berlangsung sejak tahun 2021 hingga April 2026.
Why?
Para tersangka diduga meminta uang di luar penerimaan negara bukan pajak kepada masyarakat pemohon layanan pertanahan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum.
How?
Penyidik menemukan bukti dari keterangan saksi, surat, serta alat bukti elektronik setelah penggeledahan di enam lokasi. Keenam tersangka kini ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Serang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada Pak Taufik yang kerja di kantor tanah Serang, dia ditangkap karena katanya minta uang ke orang yang mau urus surat tanah. Ada juga lima orang lain yang ikut. Mereka sekarang ditahan oleh jaksa. Kementerian tempat mereka kerja bilang sedih dan mau bantu hukum jalan terus. Kantor tanah tetap buka dan bantu orang seperti biasa.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Sikap Kementerian ATR yang mendukung penuh proses hukum dan segera menonaktifkan pegawai terlibat menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi dan integritas lembaga. Langkah ini, disertai evaluasi menyeluruh serta penguatan sistem pengawasan, mencerminkan tekad institusi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan profesional tanpa gangguan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan terhadap Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang, Taufik Rokhman. Taufik ditahan Kejaksaan Negeri Serang pada Rabu (20/5/2026) karena diduga melakukan pungutan liar.

"Kami prihatin atas peristiwa ini. Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan akan bersikap kooperatif untuk mendukung penegakan hukum yang obyektif dan transparan," ujar kata Kepala Biro Humas dan Protokol, Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, ketika dihubungi pada Selasa (26/5/2026).

Shamy mengatakan, pihaknya sudah mengambil tindakan administratif terhadap Taufik dan lima pegawai lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

"Untuk mendukung kelancaran proses hukum dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keenam pegawai tersebut telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya," kata dia.

Meski Taufik sudah berstatus tersangka, tetapi Kementerian ATR tetap memberikan pendampingan hukum. Shamy mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari hak administrasi ASN.

1. Perbuatan Taufik tak cerminkan sikap institusi

Ilustrasi tampak depan Kementerian ATR/Kepala BPN. (Tangkapan layar situs Kementerian ATR)

Shamy mengatakan, perbuatan Taufik dan lima pegawai di Kantah Serang merupakan aksi pribadi dan tak mencerminkan komitmen institusi. Kementerian ATR, kata Shamy tetap berkomitmen untuk mendorong tata kelola pertanahan yang profesional, transparan dan berintegritas.

Dia juga memastikan pelayanan pertanahan di Kantah Kota Serang tetap berjalan normal sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh layanan secara optimal. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kata Shamy, telah menerima laporan kasus tersebut. Nusron juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengawasan serta penguatan sistem pelayanan.

"Bapak Menteri menegaskan peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan, penguatan dan pengawasan internal agar pelayanan pertanahan semakin bersih, profesional, dan akuntabel," kata dia.

2. Praktik pungli sudah berlaku pada periode 2021 hingga 2026

Ilustrasi borgol. (IDN Times/Mardya Shakti)

Taufik Rohman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen pertanahan tahun 2021-2026. Selain Taufik, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang juga menetapkan tersangka lima orang lain, yakni mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHP) inisial PG, AM, dan DM.

Kemudian, tersangka AD selaku Kepala Koordinator Substansi Survei dan Pemetaan serta GW selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.

"Seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan di BPN Kota Serang," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang, Dado Achmad Ekroni, Rabu.

Dado mengatakan, penyidik telah menemukan bukti permulaan dari keterangan saksi-saksi, surat, hingga alat bukti elektronik. Barang bukti itu ditemukan setelah dilakukan penggeledahan di enam lokasi di Kota Serang, Tangerang, dan Jakarta, termasuk di kantor Pertanahan Kota Serang pada Maret 2026 lalu.

Dari bukti tersebut, penyidik menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perizinan di kantor Pertanahan Kota Serang yang dilakukan sejak tahun 2021-2026.

3. Nominal pungli yang diminta berkisar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu

Ilustrasi pungli (IDN Times/Istimewa)

Dado mengatakan, akhirnya enam orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan kewenangan. Mereka meminta uang di luar penerimaan negara bukan pajak kepada masyarakat pemohon layanan pertanahan atau pungutan liar (pungli).

Permintaan uang pungli kepada setiap pemohon itu dilakukan para tersangka sejak tahun 2021 hingga April 2026. Nominalnya bervariasi, mulai Rp250 ribu hingga Rpp500 ribu per pemohon, tergantung dokumen apa yang diminta.

"Uang dipergunakan oleh para tersangka dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum," ujar Dado.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kejari Serang menahan keenam tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang selama 20 hari, terhitung sejak 20 Mei hingga 8 Juni 2026 mendatang. Adapun alasan penahanan karena ancaman hukuman terhadap para tersangka mencapai 20 tahun penjara.

"Penyidik khawatir tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana," ucap dia.