Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Ini Susunan Kabinet Bayangan yang Siap Jadi Rival Menteri Prabowo

Ini Susunan Kabinet Bayangan yang Siap Jadi Rival Menteri Prabowo
11 dari 15 anggota Kabinet Bayangan yang menggelar rapat kerja perdana pada Senin, 27 Juli 2026 di Jakarta. (IDN Times/Santi Dewi)
Intinya Sih
Gini Kak
  • Masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti membentuk Kabinet Bayangan berisi 15 posisi kementerian melalui seleksi independen berbasis integritas, kompetensi, rekam jejak, keberpihakan pada rakyat, serta non-partisan.
  • Kabinet Bayangan mengusung formasi ramping dibanding 48 menteri Kabinet Merah Putih, dengan tujuan mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah secara lebih efisien serta gesit.
  • Program awalnya mencakup dialog publik dan kampus, penggalangan dana untuk kebutuhan kecil yang belum ditangani pemerintah, serta penerbitan rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berbasis data dan bukti.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Jakarta, IDN Times - Masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti resmi mengumumkan terbentuknya Kabinet Bayangan pada 17 Juli 2026. Kabinet itu disebut zaken karena pilihan rakyat.

Inisiator Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul Qur'ani, mengatakan ada 121 orang yang mendaftar secara langsung untuk bisa bergabung ke dalam kabinet. Publik dan jaringan masyarakat sipil turut merekomendasikan nama-nama potensial sehingga diciutkan menjadi 102 nama yang dipertimbangkan.

Jilul menjelaskan, Kabinet Bayangan terdiri dari 15 nama yang mengisi 15 pos kementerian. "Kabinet ini adalah zaken kabinet yang disusun berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan. Presiden Prabowo pernah menjanjikan zaken kabinet, namun gagal mewujudkannya," ungkap Jilul di dalam keterangan yang dikutip pada Senin (27/7/2026).

"Kami membuktikan sebaliknya, rakyat bisa membentuk zaken kabinetnya sendiri," imbuhnya.

Ia mengatakan, pihaknya turut melibatkan panel seleksi independen dalam pemilihan anggota Kabinet Bayangan. Mereka terdiri dari sejumlah tokoh seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar. Panel itu, kata Jilul, bertugas menilai rekam jejak, kompetensi, dan integritas setiap calon sebelum nama-nama final ditetapkan.

Jilul menambahkan, ada enam kriteria yang dijadikan sebagai acuan seleksi anggota Kabinet Bayangan yaitu berintegritas, kompeten dan punya rekam jejak publik, berusia di bawah 50 tahun, kritis dan berani, berpihak pada rakyat serta non-partisan.

Siapa saja 15 nama yang mengisi pos kementerian di Kabinet Bayangan?

1. Perbandingan formasi anggota Kabinet Bayangan dengan Kabinet Merah Putih Prabowo

Kabinet Bayangan, Menteri
Daftar menteri di kabinet bayangan dibandingkan dengan Kabinet Merah Putih [Hal 1]. (IDN Times/Sukma Shakti)
Kabinet Bayangan, Menteri
Daftar menteri di kabinet bayangan dibandingkan dengan Kabinet Merah Putih [Hal 2]. (IDN Times/Sukma Shakti)
Kabinet Bayangan, Menteri
Daftar menteri di kabinet bayangan dibandingkan dengan Kabinet Merah Putih [Hal 3]. (IDN Times/Sukma Shakti)

Saat ini jumlah anggota Kabinet Bayangan mencapai 15 orang. Sedangkan menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo berjumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah anggota Kabinet Bayangan, yakni 48. Itu pun bisa bertambah lebih gemuk, lantaran Prabowo juga membuka posisi wakil menteri di kabinetnya.

Ahmad Jilul Qur'ani mengatakan, pihaknya turut mengkritisi lewat jumlah anggota kabinet yang ramping. Justru dengan kabinet yang ramping, pemerintahan katanya bisa berjalan lebih efisien dan gesit.

Berikut perbandingan formasi anggota Kabinet Bayangan dan Kabinet Merah Putih Prabowo:

  1. Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari, counterpart: Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), Kepala Staf Presiden (Dudung Abdurachman) dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Muhammad Qodari)
  2. Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman, counterpart: Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Djamari Chaniago), Kapolri (Listyo Sigit Prabowo), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto)
  3. Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad, counterpart: Menteri Luar Negeri (Sugiono)
  4. Menteri Pertahanan: Curie Maharani, counterpart: Menteri Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin)
  5. Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati, counterpart: Menteri PPPA (Arifatul Choiri Fauzi) dan Menteri HAM (Natalius Pigai)
  6. Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Hukum (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto), Menpan RB (Rini Widyantini) dan Jaksa Agung (ST Burhanuddin)
  7. Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Investasi dan Hilirisasi (Rosan Roeslani), Menteri UMKM (Maman Abdurahman), Menteri Koperasi (Ferry Juliantono), Menteri Perdagangan (Budi Santoso), BP BUMN (Donny Oskaria), Menteri Pariwisata (Widiyanti Putri Wardhana), Menteri Ekonomi Kreatif (Teuku Rifky)
  8. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara, counterpart: Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)
  9. Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik, counterpart: Menteri Lingkungan Hidup (Jumhur Hidayat), Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni), dan Menteri ATR (Nusron Wahid)
  10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri, counterpart: Mendikdasmen (Abdul Mu'ti), Mendiksaintek (Brian Yuliarto), Menteri Kebudayaan (Fadli Zon), dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)
  11. Menteri Riset, Teknologi dan Digital: Nenden Sekar Arum, counterpart: Menteri Saintek (Brian Yuliarto) dan Menkomdigi (Meutya Hafid)
  12. Menteri Kesehatan: Irma Hidayana, counterpart: Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin)
  13. Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati, counterpart: Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), Menko Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar), Menteri Kependudukan/BKBN (Wihaji), Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli), Menteri Pekerja Migran (Mukhtarudin), Menteri PU (Doddy Hanggodo), Menteri Perumahan (Maruarar Sirait)
  14. Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), Menteri Kelautan dan Perikanan (Wahyu Trenggono), Kepala Badan Gizi Nasional (Sudaryono)
  15. Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF, counterpart: Sekretaris Kabinet (Teddy Indra Wijaya)

2. Menteri Keuangan Kabinet Bayangan akan awasi ketat kebijakan Purbaya

Screenshot_20260723_142656_WhatsApp.jpg
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan).

Salah satu menteri di Kabinet Bayangan yang sudah rutin memberikan catatan adalah Bhima Yudhistira yang mengisi posisi Menteri Keuangan. Mitranya di Kabinet Merah Putih adalah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Celios itu bahkan sudah mengumumkan akan membuat Purbaya tak lagi nyenyak tidurnya di malam hari.

"Kenapa? Sebagai counterpart menteri keuangan di Kabinet Merah Putih, tentu Kabinet Bayangan melihat sejauh ini permasalahan yang membuat ekonomi kita menjadi kurang produktif, kerentanan sehingga rupiah (anjlok), kemudian dari sisi utang, pajak yang semakin menghimpit masyarakat, maka diperlukan perombakan total dari sisi reformasi fiskal atau APBN," ungkap Bhima di area Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (27/7/2026).

Ia menilai, kebijakan perekonomian yang diterapkan oleh Purbaya sudah melenceng jauh. Salah satu yang menjadi peringatan keras yaitu agar tak mencampuri urusan moneter dengan intervensi kebijakan fiskal.

"Jadi, saya harus menjaga ruang antara intervensi kebijakan APBN dengan Bank Indonesia harus betul-betul ada pagar api (firewall). Sehingga tidak membuat Bank Indonesia quasi di fiskal," tutur dia.

Hal lain yang dikritisi Bhima dari kebijakan Purbaya yakni terkait implementasi pajak. Purbaya terlihat segan menerapkan pajak bagi orang-orang super kaya (high networth individuals).

"Padahal, potensi pajak besar itu ada di sana, bukan pada UMKM. Sehingga arah kebijakan diharapkan bisa berubah dan menghentikan langkah-langkah Purbaya untuk terus mengais warung-warung, UMKM, masyarakat pekerja. Sebaiknya fokusnya diganti ke orang-orang super kaya," imbuhnya.

3. Kabinet Bayangan bakal buat rapor dua tahun pemerintahan Prabowo

kabinet bayangan, Kabinet Merah Putih, Prabowo
11 dari 15 anggota Kabinet Bayangan yang menggelar rapat kerja perdana pada Senin, 27 Juli 2026 di Jakarta. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengungkapkan ada empat program yang bakal dilakukan Kabinet Bayangan dalam waktu dekat. Pertama, Kabinet Bayangan akan membuka dialog dengan banyak pihak, termasuk dengan Istana.

"Kami juga akan membuka dialog dengan publik luas," kata Feri.

Kabinet Bayangan telah menyiapkan mekanisme seolah-olah debat parlemen antara anggota kabinet dengan orang-orang yang ingin menanyakan lebih jauh mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh negara.

Program kedua, Kabinet Bayangan akan berkeliling ke sejumlah kampus di daerah-daerah. "Kami akan berdialog dengan teman-teman mahasiswa mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah," tutur dia.

Program ketiga, Kabinet Bayangan bakal melakukan pemungutan dana publik atau crowd funding untuk mengeksekusi program-program yang tak mampu dikerjakan oleh pemerintah. Meskipun itu program yang kecil dan tak membutuhkan dana yang besar.

"Misalnya ada sekolah yang murid-murid dan gurunya harus nyeberang, maka kami akan berpikir bagaimana membangun sesuatu atas dasar dana publik. Kalau selama ini pemerintah sudah memungut pajak tapi gagal melakukan sesuatu, kami ingin membuktikan bahwa kerja negara mudah kok kalau niatnya baik," imbuhnya.

Program keempat, Kabinet Bayangan akan meluncurkan rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. "Rapor ini disusun dalam perspektif checks and balances yang kami lakukan. Kami akan lengkapi data dan bukti," katanya.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More