Eks Ketua BEM UGM: Sebelum Pemilu 2024 Ada Aksi Besar Mahasiswa

Gielbran mengaku beberapa hari lalu akun WhatsApp-nya diretas dan ia tidak bisa mengakses ke aplikasi perpesanan itu selama 12 jam.

"Jadi, tiba-tiba saya dikeluarkan dari akun WhatsApp. Saya baru bisa mengaksesnya 12 jam kemudian," tutur mahasiswa semester akhir tersebut. 

Gielbran juga mengaku sakit hati lantaran petisi dan suara-suara yang disampaikan lebih dari 60 kampus, malah dianggap pihak Istana sebagai gerakan partisan. Sikap keprihatinan tersebut bermula dari petisi Bulak Sumur yang disampaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

"Saya merasa sakit hati karena profesor-profesor saya dikatakan orang yang simpatisan (parpol). Karena berbeda konteks. Beliau menyampaikan sebagai dosen, bukan simpatisan. Saya merasa narasi yang di bawah merasa dikaburkan," katanya. 

Pernyataan serupa juga disampaikan Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UPN Veteran Jakarta, Fadli Yudhistira. Ia mengatakan mahasiswa akan tetap berunjuk rasa mau pemilu berjalan satu atau dua putaran.

Menurutnya, pemilu hanya dijadikan momentum saja. Fadli mengatakan tuntutan mahasiswa yang sudah disampaikan dalam aksi unjuk rasa 7 Februari 2024 lalu ada empat poin.

"Pemilu ini hanya lah momentum. Sebab, dalam empat isu tadi ada 10 tuntutan. Mulai dari agraria, pendidikan, undang-undang bermasalah, KKN. Jadi pemilu ini hanya lah momentum. Penyulut terbesarnya adalah pernyataan Pak Jokowi yang membolehkan presiden berkampanye," ungkap Fadli ketika dihubungi IDN Times pada Rabu malam. 

"Yang pasti, kami akan tetap melakukan aksi. Baik pemilu satu putaran saja atau berjalan dua putaran. Intinya kami ingin menyuarakan melalui perjuangan kami ada hal-hal ini yang belum dituntaskan," sambung dia. 

Fadli yang menjadi koordinator lapangan aksi demo pada 7 Februari 2024 mengatakan sengaja memilih titik lokasi berunjuk rasa di dekat Istana. Hal itu lantaran anggota DPR sudah mulai masuk ke masa reses.

Selain itu, mereka belajar dari pengalaman berunjuk rasa ketika memprotes RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hasilnya, aksi tersebut tidak efektif untuk mengetuk hati para anggota parlemen agar tak mengesahkan undang-undang kontroversial tersebut. 

"Karena ada beberapa kawan di daerah yang terlibat dalam konsolidasi kami. Kemarin ada kawan-kawan dari UNPAD, UGM, bahkan dari Udayana. Mereka memantau tapi belum ada pergerakan di daerah. Jadi, kami pantik dulu melalui aksi 7 Februari," kata Fadli. 

Dalam aksi pada Rabu kemarin ada sekitar 350 mahasiswa yang berunjuk rasa di dekat Istana. 

Fadli juga menyebut demonstrasi nanti bakal menyuarakan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo dimakzulkan MPR dan parlemen. Sebab, ia dianggap sudah melakukan perbuatan tercela. 

Meski pada Rabu kemarin Jokowi sudah menegaskan tidak akan ikut berkampanye di Pemilu 2024. Tetapi, Fadli dan mahasiswa lain tak mempercayainya begitu saja. 

"Bagi kami, teman-teman mahasiswa, sudah tidak percaya (pernyataan Jokowi tidak berkampanye). Karena pernyataan Jokowi ini kan sangat dinamis. Dia bisa berubah kapan saja. Termasuk pada saat pencalonan Gibran (sebagai cawapres). Itu saja kan pernyataan Pak Jokowi sudah sering kali berubah," kata dia. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.