Eks Anggota KPU: Patut Diduga KPU Berupaya Lindungi Pencalonan Gibran

Indikasi tersebut terlihat dengan adanya aturan pada Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan ijazah kelulusan SMA/sederajat bagi bakal calon presiden dan wakil presiden dari sekolah asing di luar negeri yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hadar juga menyoroti kelalain KPU yang tidak melakukan klarifikasi dan cenderung menutupi pencalonan Gibran.

"Terindikasi dengan membuat pengaturan pengecualian yang istimewa, Pasal 18 ayat 3, tidak melakukan klarifikasi, dan menutupi dokumen-dokumen terkait pencalonan," ucap dia.

Hadar menuturkan, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini bisa ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun dengan catatan perlu ada laporan pengaduan.

"Bisa ditindaklanjuti dgn proses penegakan dugaan pelanggaran kode etik di DKPP. Namun perlu ada laporan pengaduan," ucapnya.

KPU buka suara usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

KPU mengklaim mereka telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, tentang pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta perubahannya. Mereka mengklaim dalam proses verifikasi tidak keluar dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan.

"Pada tahap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 tahun 2023, tentang pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya. Kami tidak keluar dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan yang dimaksud, serta sampai saat ini pengaturan sebagaimana tertuang di dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih tetap sah dan berlaku," kata Ketua KPU, Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).

Menurut Afif, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mempunyai wewenang terkait dengan penyetaraan ijazah dari luar negeri. Sebab itu, dokumen penyetaraan dianggap sah, karena telah dikeluarkan pihak berwenang.

"KPU memperlakukan surat (penyetaraan) tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administrasi dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang," tutur dia.

Afif menjelaskan, dasar pemeriksaan KPU pada saat itu memperhatikan beberapa hal. Pertama, surat penyetaraan diterbitkan kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri.

Kedua, dokumen yang sama telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta 2020, serta belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan.

"Ketiga, dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut," kata Afif.

Sebab itu, kata Afif, KPU tidak mendapat adanya keraguan dan tidak ada laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen milik Gibran, baik secara langsung maupun melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Karena tidak ada keraguan, Afif mengatakan, KPU tidak memerlukan pelaksanaan klarifikasi sesuai dengan Pasal 42 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

"Atas dasar tersebut, KPU menilai tidak terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). Keputusan tersebut merupakan penerapan ketentuan klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi yang tersedia pada saat itu," katanya.

Afif menjelaskan, dalam menjalankan asas kecermatan, KPU memerhatikan kewenangan instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen sebagai dasar pemeriksaan administratif.

Berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi pada waktu itu, KPU menyatakan persyaratan pendidikan telah memenuhi syarat.

"Dalam proses pencalonan, KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon," kata dia.

Namun demikian, kata Afif, soal penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri, merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan.

Menurut Afif, pembagian kewenangan tersebut menjelaskan dasar penggunaan surat penyetaraan dalam pemeriksaan, dengan tetap melekatnya tanggung jawab KPU atas proses verifikasi yang dilaksanakan.

Afif juga menyebutkan, KPU menggunakan asas presumption iustae causa, yang menjadi dasar atas kebenaran suatu produk hukum tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan.

Namun menurut MK, penerapannya perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai upaya berlapis, dalam menjaga validitas dan akurasi, serta kebenaran setiap data yang diajukan seperti bukti pendidikan yang mendasari surat penyetaraan pendidikan.

"Oleh karena itu, KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan," kata Afif.

Terakhir, KPU juga menghormati pelaksanaan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"KPU tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia," kata Afif.

Dalam pertimbangan putusan MK tersebut, dijelaskan tidak ada bukti yang meyakinkan Gibran memiliki ijazah setara SMA sederajat untuk memenuhi syarat calon wakil presiden (cawapres) 2024. Namun, MK menegaskan tidak bisa mendiskualifikasi Gibran karena telah dilantik sebagai Wapres.

Sementara, Wakil Ketua KPU RI Idham Holik saat ditanyakan terkait desakan agar DPR RI menjatuhkan sanksi pada KPU dan anggota komisionernya mundur dari jabatannya, dia menegaskan, apa yang dilakukan KPU sudah sesuai ketentuan undang-undang dalam verfikasi syarat pencalonan Gibran.

"Prinsip berkepastian hukum menjadi rujukan KPU dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilu. Dalam menerima dokumen pencalonan, KPU menjalankan fungsi administrasi dan sebagai end user," ujar Idham kepada IDN Times.

Idham memaparkan dasar aturan perundangan dalam proses verifikasi syarat pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Dia mengutip Pasal 253 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Ayat (1) berbunyi: KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Ayat (2) berbunyi: Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 263

Ayat (2) berbunyi: KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.

Idham juga mengutip aturan lain, yakni Pasal 49 dan Pasal 50 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1) berbunyi: KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

Pasal 50 ayat (1) berbunyi: KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.