Jakarta, IDN Times - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, yang khawatir oposisi dan legislatif akan mati. Dia membantah ucapan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Jadi saya pikir (pernyataan Fahri Hamzah) itu keliru. Saya tidak tahu kalau di PKS ya, tapi kalau di Demokrat kita konsisten, kita konsisten tetap menyuarakan," kata Syarief di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Syarief mengatakan melalui akun media sosialnya, dia rutin menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Dia menyebut partai oposisi saat ini hanya ada dua, yakni PKS dan Partai Demokrat. Karena hanya ada dua partai, Syarief menganggap wajar bila ada pihak yang menilai oposisi saat ini lemah.
"Kalau ada yang mengatakan lemah, ya karena apa, karena cuma ada dua partai, ya kan. Tetapi kami tetap, apakah lemah, apakah kuat, apakah bagaimana, kami tetap menyuarakan masukan dan suara rakyat ya," kata Syarief.
Sebelumnya, Fahri Hamzah bicara mengenai permintaan maaf PKS ke PDIP pasca-kejadian interupsi saat rapat paripurna terkait hasil fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Fahri khawatir oposisi akan mati.
"Ini patut kita sadari dan kita khawatirkan, karena itu artinya kemungkinan besar tidak saja oposisi sudah mati, tetapi juga bisa-bisa legislatif sudah mati," kata Fahri saat dihubungi, Senin (8/11/2021).
Dia menilai orang-orang di Kompleks Parlemen Jakarta selama dua tahun terakhir ini tidak mampu mengawasi jalannya pemerintahan. Karena tidak mampu mengawasi pemerintah, kata Fahri, anggota dewan saat ini mencari kesibukan lain.
Kesibukan itu, kata Fahri, adalah menjadi penyalur bantuan dan aspirasi dari pemerintah atau eksekutif.
"Selain itu adalah berbasa-basi sesama anggota karena tidak ada lagi yang bisa dikejar di kamar eksekutif. Maka kejadian interupsi itu dapat dilihat dari atau sebagai betapa tajam basa-basi diantara mereka," ucapnya.
"Sehingga kritik yang biasa-biasa saja, sindiran yang biasa-biasa saja, harus diakhiri dengan permohonan maaf, karena itu bisa dianggap sebagai menghilangkan kekompakan yang sudah tercipta dua tahun ini yaitu kompak untuk tidak mempersoalkan eksekutif secara tajam," kata Farih, menambahkan.
Diketahui, anggota DPR fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, melakukan interupsi saat rapat paripurna, kemarin. Karena interupsinya tidak digubris, Fahmi mengaku 'tak sengaja' menyindir Ketua DPR Puan Maharani soal calon presiden (capres) 2024.
"Ya itu mengalir begitu saja (menyindir Puan soal capres) karena rencana yang ingin saya sampaikan sudah saya siapkan dan sengaja di momen paripurna yang sekarang, karena berkaitan erat dengan pengesahan panglima, seperti yang saya sampaikan, pengesahan panglima itu kan bahagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan negara kita," ujar Fahmi saat konferensi pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (8/11/2021).
"Tapi kesempatan (interupsi) itu begitu saja, tidak diizinkan, maka saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan," dia menambahkan.
Fahmi mengaku sudah minta maaf kepada PDIP karena sudah menyindir Puan Maharani. Dia mengatakan masalah ini sudah selesai.
"Tetapi hal itu sudah selesai tadi, dengan teman-teman PDIP tadi saya juga sudah meminta maaf tetapi tentu saja ini menjadi pelajaran besar, terutama buat pimpinan DPR untuk menghargai dan menjamin hak konstitusi saya sebagai anggota dewan," ucapnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menambahkan interupsi yang dilayangkan anggotanya tidak terkait Jenderal TNI Andika Perkasa. Dia mengatakan PKS mendukung penuh Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
"Pada hari ini fraksi PKS DPR RI menyatakan pertama, dukungan penuh kepada calon Panglima TNI yang baru, yang baru selesai tadi dibacakan di rapat paripurna," kata Jazuli.
Jazuli menambahkan interupsinya mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permenmendikbudristek), yakni Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
"Yaitu terkait dengan Mendikbud Ristek yang pernyataan dan keputusan menteri sudah, yang menjadi Permen, yang menurut kami ini bermasalah. Bahkan mengundang kontroversi termasuk Muhammadiyah, ormas Islam yang cukup besar juga sangat menyayangkan dan mengkritisi Permennya itu," imbuh Jazuli.