Epidemiolog Unsoed Dukung Rencana Penghentian PPKM: Kan Memang Turun

26 Des 2022, 16:47 WIB

Ilustrasi pemakaian masker kepada seorang pengemudi becak motor (bentor) yang melintas di Posko Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

Jakarta, IDN Times - Rencana pemerintah untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dianggap tepat. Hal ini seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia.

Dukungan tersebut setidaknya disampaikan Epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Yudhi Wibowo.

"Kalau menurut data, itu (kasus COVID) trennya kan menurun. Kalau memang menurun, ya saya kira (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan," kata dia seperti disitat ANTARA, Senin (26/12/2022).

1. PPKM dihentikan, cakupan vaksinasi perlu terus ditingkatkan

ilustrasi vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Walau nantinya PPKM bakal dihentikan, kata dia, cakupan vaksinasi COVID utamanya vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) harus tetap terus ditingkatkan. Menurutnya, minimal hingga 80 persen.

Sebab hal itu terbukti ketika sempat terjadi kenaikan kasus COVID, di mana angka kematian maupun jumlah pasien yang dirawat, jauh menurun dari sebelumnya.

2. Masih dilakukan pengkajian masak-masak

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Sejauh ini, Yudhi mengatakan, rencana penghentian PPKM masih terus dikaji oleh Kementerian Kesehatan RI bersama para ahli epidemiologi.

"Di pusat kan banyak pakar-pakar, pertimbangannya sudah sangat banyak. Kalau saya secara pribadi sudah oke (PPKM dihentikan) sih," tegas dia.

3. PPKM nantinya bisa dipertimbangkan lagi

Penumpang berjalan memasuki Stasiun kereta saat PPKM (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya peningkatan kasus COVID kembali setelah penghentian PPKM, Yudhi menegaskan, semua tergantung kebijakan pemerintah.

Di mana, Pemerintah disebut bisa segera mengambil tindakan pengendalian. Bahkan, kata dia, jika diperlukan pembatasan kegiatan masyarakat dapat dipertimbangkan lagi.