Jakarta, IDN Times - Rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) tampaknya menuai polemik tersendiri di publik.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan jika pengaktifan Koopsusgab tidak berguna apabila sudah ada RUU Terorisme.
Menurut Fadli, terkait penanganan terorisme, seharusnya yang diperkuat adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bukannya menambah institusi-institusi baru.
"Gak perlu ada institusi-institusi baru. Karena institusi ini akan overlap siapa yang bertanggung jawab. Jadi ini yang menurut saya harus getting institution right. Institusi-institusi ini harus tepat. Jangan kebanyakan institusi tapi kerjanya overlap," jelas Fadli di Gedung DPR RI, Senin (21/5).
Fadli mengatakan, pengaktifan kembali Koopsusgab tidak terlalu diperlukan. Pasalnya, di dalam RUU Terorisme nantinya sudah ada mekanisme tersendiri dalam pelibatan TNI.
"Kalau menurut saya sih tidak perlu. Karena sudah ada mekanismenya. Termasuk nanti di dalam undang-undang itu kan diatur mekanismenya pelibatan TNI," terangnya.
Meski Koopsusgab telah ada sejak tahun 2015, menurut Fadli tetap tidak ada kegentingan Koopsusgab harus kembali dihidupkan. Bahkan, ia mengatakan jika penghidupan kembali Koopsusgab hanya akan menghabiskan anggaran saja.
"Ya sekarang saya tanya gunanya apa? Kalau begitu banyak institusi tapi kemudian terorisme juga terjadi. Gunanya apa? Accountability-nya gimana?" kata Fadli.
"Ini kan hanya ngabis-ngabisin anggaran saja. Begitu banyak institusi-institusi pemberantasan terorisme, tetapi terorisme ada saja gitu," lanjutnya.