Jakarta, IDN Times - Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang digelar pada Senin (10/12), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga ikut menyoroti tentang penegakan HAM di masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Fadli menyebut penegakan HAM di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengalami kemajuan. Mendengar hal itu, lalu bagaimana tanggapan dari kubu Jokowi?
Fadli menilai penegakan HAM di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengalami banyak kemajuan. Kata dia, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan kebebasan sipil justru dinilainya makin meningkat.
“Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran," demikian kata Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (10/12).
Menurut Fadli, pemerintah saat ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga, mengesampingkan agenda penegakan HAM.
“Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM," ungkapnya.
Fadli menyebut bukan hanya faktor kebebasan sipil saja yang mengalami kemunduran, tapi juga keadilan ekonomi. “Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tidak mampu. Ini sebaiknya dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi HAM di masa mendatang," terang Fadli.
Menanggapi pernyataan Fadli tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, menyindir balik kubu Prabowo. Ia menyampaikan, lebih baik kubu Prabowo tidak berkomentar tentang penegakan HAM.
"Mengenai hari HAM, saya sedikit menyindir karena kawan-kawan sebelah ngomongin HAM. Lebih baik kawan-kawan sebelah jangan ngomongin HAM, malu kita. Bagus yang lain aja diomongin," kata Arya di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
Kemudian, Arya kembali menyoroti masalah HAM masa lalu yang cukup sensitif untuk pihak Prabowo. Dia lalu membandingkan dengan Jokowi yang dirasanya tak pernah memiliki masalah HAM di masa lalu.
"Berkaca aja. Pak Jokowi gak ada masalah di masa lalu mengenai permasalahan HAM. Sedikit pun gak ada itu. Kalau yang sebelah anda tahu itu. Jadi jangan sekali-kali berkelit mengatakan kalau penegakan HAM akan ditegakan bla bla bla, itu seperti menepuk air terpecik wajah sendiri, bagus jangan gitu," ucap Arya.
Selama masa pemerintahan Jokowi, Arya melanjutkan, hak-hak mendasar dari rakyat Indonesia sudah dipenuhi Jokowi. Salah satunya adalah akses pendidikan yang masuk ke dalam program HAM.
"Dengan keluarnya program Kartu Indonesia Pintar masyarakat Indonesia punya hak yang sama dalam pendidikan. Hak kesehatan, BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini, kemudian hak atas kehidupan ekonomi, akses terhadap tanah dengan pemberian sertifikat kepada rakyat," jelas Arya.
Jadi, tambah Arya, permasalahan HAM bukan hanya pelanggarannya saja, namun juga tentang bagaimana menegakkan hal-hal mendasar kehidupan masyarakat. "Jadi masalah toleransi juga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, itu toleransi," sambungnya.