Laporan Linda Juliawanti dan Teatrika Handiko Putri
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik, karena kalah dalam sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kekalahan lembaga penyelenggara pemilu atas Partai Bulan Bintang (PBB) itu sudah keempat kalinya.
Di antaranya, KPU mengalami kekalahan dalam sidang sengketa melawan JR Saragih dalam Pilkada Sumatera Utara, dan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap KPU tidak mengambil keputusan secara sembarangan. Banyaknya tudingan mengenai kinerja lembaga penyelenggara pemilu ini, karena sering kalah dalam sengketa Bawaslu, sehingga membuat kepercayaan publik pada KPU semakin berkurang.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berharap tak ada lagi stigma buruk terhadap KPU, dan tetap menjaga netralitas serta kepentingan nasional. Dia juga mengingatkan KPU agar tetap menjaga kepercayaan dan kredibilitas pemilu, serta jangan sembarang mengambil keputusan.
“Negara ini dilawan oleh rakyatnya karena rakyatnya kritis semua. Karena itu hati-hatilah bekerja, karena ini masa depan konsolidasi demokrasi,” ujar Fahri, di Gedung DPR RI, Senin (5/2).
Fahri mengatakan memasuki tahun politik yang memiliki jiwa kompetitif dan persaingan, maka KPU diharapkan tidak terseret untuk berpihak pada kelompok tertentu.
“Jangan mau gitu loh, saya pengen betul KPU itu hati-hati. Kita sudah menyelenggarakan demokrasi itu, tolong dijagalah netralitas dan lain sebagainya itu,” ucap dia.
Terkait netralitas KPU, Fahri meminta agar Komisi II DPR RI mulai berani menindaklanjuti atau menginvestigas apa yang terjadi internal KPU
Sehubungan dengan PBB yang tak masuk menjadi peserta pemilu sebelumnya, Fahri menganggap sedikit konyol. Karena menurut dia, partai yang dipimpin pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra itu adalah partai yang sudah jelas strukturnya, dan sudah ada sejak 1999. Sehingga tidak masuk akal jika patai itu dihilangkan sebagai peserta pemilu 2019.
“Saya justru ini, bahkan ada partai yang saya tidak tahu, di daerah itu tidak ada, tapi tiba-tiba bisa menang, mendapat nomor punggung ikut pemilu. Itu aneh,” kata dia.
Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, KPU akan melakukan evaluasi besar-besaran setelah mengalami kekalahan berturut-turut.
"Kita akan lakukan evaluasi besar-besaran lah ya terkait verifikasi ini. Prinsipnya kami akan mencoba mengevaluasi agar dikemudian hari tidak ada kesalahan administratif atau kesalahan yang kita anggap multi intrepretatif terkait peraturan yang ada," kata Ilham saat ditemui di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/3).
Ilham tak terlalu memikirkan atas tanggapan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto yang mengatakan KPU tidak cermat dalam proses verifikasi partai politik peserta Pemilu. Menurut dia, Yandri maupun Fahri Hamzah tak bisa menyimpulkan KPU tidak cermat karena mengalami kekalahan.
"Itu diitung juga gak berapa kali kita yang menang? Jangan-jangan yang kalah saja yang diitung seperti di Sumut (JR Saragih) dan PBB saja, coba deh diitung lagi dan dibuat persentasenya, kira-kira KPU lebih banyak menang atau kalah?" tanya dia.
Sebab, lanjut Ilham, dalam menghadapi Pilkada maupun Pemilu ini KPU juga beberapa kali menang dalam gugatan sengketa. "Di Bone kita menang, Enrekang menang, di Luwu, NTB, Jabar, Garut, juga di beberapa kabupaten kota lain juga menang," papar dia.
Lebih lanjut, Ilham menuturkan, KPU siap jika seandainya dipanggil anggota Komisi II DPR RI untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.
"Kita kan mitra kerja dengan Komisi II DPR, jadi tentu saja kita siap dipanggil. Toh, berdasarkan survei kita masih dipercaya sebanyak 75,6 persen oleh masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yang bisa netral dan nonpartisan," Ilham memungkasi.