5 Tokoh Ini Bikin Parpol Baru karena Kecewa dengan Partai Lama
Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tokoh reformasi Indonesia, Amien Rais, belakangan ini kerap menggembar-gemborkan partai baru yang akan segera diresmikannya bersama sejumlah tokoh Tanah Air. Amien mengatakan, terkait nama, logo serta AD/ART partai telah dibuat namun belum dapat diumumkan ke publik.
Dia menjelaskan, partai barunya tersebut lahir akibat kekecewaanya dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais kerap bersikap kontra di PAN sejak Kongres V pada Februari lalu, yang memenangkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN. Posisi Amien sebagai Ketua Dewan Kehormatan kemudian digantikan Soetrisno Bachir.
Kebencian Amien akan kepengurusan PAN berbuntut panjang, setelah PAN merapat ke pemerintah. Karena itu, menurutnya PAN tak lagi menjadi partai penyeimbang pemerintah sesuai tujuan awal dia, dan ia memutuskan membentuk partai baru.
“Saya dan sebagian sahabat-sahabat saya yang prihatin dengan perkembangan kondisi bangsa dan negara kita akhir-akhir ini, bahwa ada kebutuhan perlunya muncul sebuah partai baru,” kata Amien melalui akun YouTube pribadinya, Kamis (10/9/2020).
Jika menilik ke belakang, rupanya banyak juga partai politik di Indonesia yang lahir akibat kekecewaan ketua umumnya dengan partai sebelumnya. Berikut ini daftarnya.
1. Megawati mendirikan PDI Perjuangan karena ada perebutan kekuasaan dengan Suryadi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Sejarah PDI Perjuangan (PDIP) lahir dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno pada 4 Juli 1927. Sebelum menjadi PDI Perjuangan, partai ini hanya bernama Partai Demokrasi Indonesia saja yang terbentuk pada 10 Januari 1973.
Pada era Orde Baru, partai ini kerap digoyang oleh rezim Soeharto. Pada 1993, PDI menyelanggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang kemudian menunjuk Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umumnya. Namun keputusan itu ditentang oleh Soeharto.
Konflik panjang internal partai terus terjadi hingga akhirnya diadakan KLB pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 15 Juli 1996 Soeharto menunjuk Suryadi sebagai Ketua Umum PDI.
Simpatisan Megawati tidak terima atas keputusan tersebut, hingga terjadi bentrok besar antara kubu Suryadi dan Megawati di DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli.
Setelah Soeharto lengser pada 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat. Sementara PDI di bawah kepemimpinan Suryadi hanya mendapat 11 kursi di legislatif. Akhirnya, Megawati ditetapkan sebagai Ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.
Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti Pemilu.
Baca Juga: Kenalkan Gelora Indonesia, Partai Politik Baru Besutan Eks PKS
2. Anis Matta dan Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora karena kecewa dengan PKS
Penyerahan SK oleh Ketum DPN Partai Gelora Indonesia ke Ketum DPW Partai Gelora Indonesia Sumsel, Erza Saladin/IDN Times/IstimewaPartai Gelombang Rakyat Indonesia atau disingkat Partai Gelora Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019 oleh mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dan Fahri Hamzah.
Editor’s picks
Tujuan keduanya mendirikan Partai Gelora Indonesia tak lain sebagai suatu bentuk kekecewaan terhadap PKS karena telah menyingkirkan mereka. Anis dan Fahri memang dikenal dekat selama berada di partai dakwah tersebut.
Sebelum menjabat sebagai Presiden PKS, Anis adalah Sekjen di partai tersebut, Sementara Fahri adalah Wasekjen-nya. Perselisihan keduanya dengan PKS dimulai ketika Salim Segaf Aljufrie menduduki jabatan sebagai Majelis Syuro PKS.
Anis dan Fahri yang ada di faksi kepemimpinan Hilmi Aminuddin yang tak lagi ditunjuk sebagai ketua majelis Syuro, perlahan kekuasaannya disingkat oleh Salim Segaf.
Sejak terpilih kepengurusan baru, Anis dan Fahri kerap tak terlihat di setiap kegiatan politik pimpinan Sohibul Iman. Puncaknya, konflik meluap ketika PKS memutuskan memecat Fahri Hamzah dari seluruh jenjang di PKS.
Tak terima dengan pemecatan tersebut, Fahri melawan dan akhirnya memenangkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. DPP PKS dipaksa untuk membayar ganti rugi imateril sebesar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah.
3. Surya Paloh mendirikan Partai NasDem karena kecewa dengan Golkar
Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3) (IDN Times/Irfan Fathurohman)Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi didirikan pada 26 Juli 2011 oleh Surya Paloh. Sebelum menjadi partai politik, NasDem merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial.
Pada tahun 2013, KPU menetapkan NasDem lolos verifikasi administrasi dan faktual dan mnejadikan NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 bersama 9 partai lainnya.
Surya Paloh menuturkan, alasannya mendirikan NasDem sebagai bentuk kekecewaannya dengan Partai Golkar. Dia sudah berada di partai berlambang pohon beringin tersebut selama 43 tahun lamanya, namun tidak bisa menerapkan pikiran, ide, dan gagasannya.
Bos sejumlah media nasional itu berharap, di partai besutannya ini, dia bisa melakukan apa yang tak bisa dia lakukan di partai lamanya tersebut.
4. Hary Tanoe membentuk Perindo setelah keluar dari NasDem dan Hanura
Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group (Website/mncgroup.com)Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dideklarasikan pada 7 Februari 2015 oleh Hary Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai ketua umum partai. sebelum resmi menjadi partai politik, Perindo merupakan sebuah ormas kerakyatan yang kerap membantu usaha pedagang kecil menengah.
Sebelum membentuk Perindo, Hary Tanoe mengawali karier politiknya saat bergabung dengan Partai NasDem. Ia langsung mendapat jabatan strategis yaitu Ketua Dewan Pakar. Namun, ia memutuskan mundur pada 21 Januari 2013 karena ada perbedaan pendapat dengan Surya Paloh sebagai Ketua NasDem.
Pada Pemilu 2014, Hary Tanoe bergabung dengan Hanura di bawah kepemimpinan Wiranto. Mereka berdua pun mendeklarasikan diri untuk maju sebagai capres dan cawapres dengan jargon "Win-HT Bersih, Peduli, Tegas".
Namun, suara yang didapatkan Hanura di Pileg tidak memungkinkan bagi pasangan itu untuk maju. Hary kemudian memutuskan mundur dari Hanura dan tak lama kemudian mendirikan Perindo yang diawalinya dari ormas.
Baca Juga: Partai Gelora Dinilai Berpeluang Gerus Suara PKS di Pemilu 2024
Topik:
Berita Terkini Lainnya
