Mendagri: Tidak Ada Klaster COVID-19, DPR Nilai Pilkada 2020 Sukses
Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPu, Bawaslu, dan DKPP (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (19/1/2021).
"Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serentak tanggal 9 Desember 2020 dinilai sukses," kata Dolly saat menutup rapat kerja tersebut.
1. Ini catatan Komisi II DPR terkait penyelenggaraan pilkada 2020
Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar (tengah).IDN Times/DaruwaskitaKendati Pilkada 2020 berjalan sukses, Dolly memberikan sejumlah catatan bagi pesta demokrasi ke depan. Selain itu, Komisi II juga akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait evaluasi pilkada 2020.
“Di antaranya masih terdapat pelanggaran dan sengketa pilkada, masih adanya indikasi praktik politik uang, masih ditemukan permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap, pelanggaran netralitas ASN, Polri/TNI, lemahnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara pemilu,” ujar Dolly.
Baca Juga: DPR Belum Putuskan Pemilu dan Pilkada Dilakukan Serentak pada 2024
2. Seluruh daerah penyelenggara pilkada dinilai taat protokol kesehatan
Ilustrasi logistik pilkada. ANTARA FOTO/Adwit B PramonoEditor’s picks
Mendagri Tito Karnavian menilai pilkada 2020 berlangsung aman meskipun digelar di tengah pandemik COVID-19. Seluruh penyelenggara pilkada yang ada di 270 daerah juga menjalankan protokol kesehatan secara baik.
Menurut Tito, hal itu disebabkan beberapa faktor, dari pengawasan ketat semua pihak, hingga pola pikir penyelenggaraan pilkada yang harus mampu menekan angka penularan COVID-19 menjadi penyumbang tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat.
“Peristiwa pada saat Pilkada, di mana kepatuhan tinggi dan pengawasan yang ketat dari semua stakeholder baik Bawaslu, kemudian Polri dan TNI yang tegas menegakkan aturan KPU yang berisi tentang upaya untuk penanggulangan covid, dan langkah-langkah para paslon membagikan masker dan lain-lain, serta mindset tema adalah mengenai masalah penanganan pandemik covid, itu justru dapat menjadi model, model untuk ke depan, model juga untuk daerah lain,” kata Tito.
3. Mendagri tegaskan tidak ada klaster COVID-19
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Mantan Kapolri ini juga menegaskan tidak ada klaster penularan COVID-19 akibat pilkada. Sebab, pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020 beririsan langsung dengan hari libur nasional.
Bahkan Mendagri Tito menuturkan angka partisipasi pemilih meningkat, yaitu 76,09 persen. Angka tersebut sangat tinggi jika dibandingkan 96 negara di dunia yang melaksanakan hajatan serupa pada masa pandemik.
“Kalau mungkin ada klaim yang menyampaikan bahwa pilkada ini menjadi media penularan, maka ini mungkin perlu dilakukan pendalaman, daerah mana, dan apa benar Pilkada itu yang menjadi penyebabnya, karena bersinggungan dengan hari libur nasional,” jelasnya.
Baca Juga: Pembatasan Jumlah Pengunjuk Rasa, Tito Karnavian: Batasi Saja 50 Orang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
