PPATK: Kepala Daerah Cuci Uang lewat Rekening Kasino ialah Modus Baru
Pertemuan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dengan Mendagri Tito Karnavian (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (20/12). Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah membahas temuan aliran dana kepala daerah ke rekening kasino yang berada di luar negeri.
Badaruddin mengatakan, pencucian uang kepala daerah melalui rekening kasino di luar negeri adalah modus baru.
“Dalam hal ini kalo orang main kasino udah lama, tetapi menempatkan uangnya di kasino mungkin baru terungkap sekarang. Kalau orang main (kasino) biasa saja udah lama,” kata Badaruddin di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).
Baca Juga: Kepala PPATK Sambangi Kantor Tito, Bahas Uang Kasino Kepala Daerah?
1. Oknum kepala daerah harus membuat akun kasino untuk melakukan transaksi
Pertemuan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dengan Mendagri Tito Karnavian (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)Ia menjelaskan, untuk dapat melakukan deposit di rekening kasino, oknum kepala daerah tersebut harus memiliki akun kasino terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi.
“Memang ada cassino account. Kebetulan kami sudah menghubungi beberapa kepala FIU (Financial Intelligent Unit) yang ada, mitra kerja kita. Mereka menyampaikan memang cassino account ada,” tuturnya.
2. Transaksi keuangan hanya bisa dilakukan di kawasan kasino
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Galih PradiptaUntuk membeli sejumlah barang berharga, kata Baharuddin, oknum kepala daerah hanya bisa melakukannya di kawasan kasino tersebut.
“Sepanjang yang kami dapat penjelasannya yaitu jadi dia rekening itu memang bisa digunakan di sekitar (kasino) itu saja,” ujarnya.
4. Kemendagri tidak bisa menindak oknum kepala daerah yang melakukan pencucian uang
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menindak oknum kepala daerah yang diduga melakukan pencucian uang tersebut. Tindakan hukum, kata Tito hanya bisa dilakuan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan hinga KPK.
“Saya nanti kena pidana karena ada aturan-aturan. Yang saya bisa minta kepada PPATK modus-modusnya supaya saya bisa gambaran umum saja kalau itu boleh nah itu kita sampaikan untuk mengingatkan kepala-kepala daerah lain, Gubernur, Wali Kota, Bupati “ ujar Tito.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Cegah Aliran Dana ke Kasino, Kemendagri dan PPATK Dorong Ada UU Baru
Topik:
Berita Terkini Lainnya
