Siap Gelar Pilkada, Kemendagri: Realisasi NPHD Sudah 99 Persen
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto (Dok.Humas Kemendagri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, realisasi transfer Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sudah mencapai 99 persen.
Dia merinci, transfer NPHD untuk KPU sudah yaitu senilai Rp10,165 triliun atau 99,27 persen dan Bawaslu Rp3,433 triliun atau 99,02 persen. Sementara untuk pengamanan, transfer NPHD baru berjumlah Rp1,053 triliun atau sekitar 69,36 persen.
1. 260 Pemda penyelenggara Pilkada sudah melakukan transfer NPHD ke KPUD
IDN Times/ Arif RahmatArdian menuturkan, rincian transfer NPHD tersebut berdasarkan data yang masuk ke Kemendagri per Sabtu (26/9/2020) pukul 16.00 WIB. Sebanyak 260 Pemda penyelenggara Pilkada sudah 100 persen melakukan transfer NPHD ke KPU.
“3 Pemda yang transfernya masih di bawah 70 persen yaitu Kota Bandar Lampung 66,67 persen, Kabupaten Boven Digoel 64,90 persen, dan Kabupaten Keerom 45 persen,” kata Ardian melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9/2020).
Baca Juga: Kemendagri: 48 Wilayah Belum Bikin Perkada soal Protokol COVID-19
2. 259 daerah telah melakukan transfer NPHD ke Bawaslu di daerah
Editor’s picks
Ilustrasi uang. IDN Times/Zainul ArifinSedangkan untuk transefer NPHD ke Bawaslu, Ardian mengatakan ada 259 Pemda yang menyelenggarakan Pilkada telah 100 persen melakukan transfer.
"Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100 persen dan tiga Pemda yang transfernya kurang dari 70 persen, yaitu Kota Bandar Lampung 63,16 persen, Kabupaten Keerom 63,16 persen, dan Kabupaten Waropen 57,33 persen,” ujarnya.
Terkait dengan penganggaran untuk pihak pengamanan, Ardian menuturkan sudah 130 Pemda termasuk 9 provinsi yang sudah melakukan transfer NPHD 100 persen. Provinsi tersebut antara lain Sumatra Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah
3. Kemendagri minta daerah yang belum melakukan transfer NPHD untuk segera direalisasikan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat berada di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020). IDN Times / HilmansyahLebih jauh Kemendagri menegaskan, bagi daerah yang belum menyelesaikan transfer NPHD 100 persen, pihaknya meminta untuk segera menyelesaikan urusan transfernya tersebut, baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, mau pun pihak keamanan. Terlebih bagi daerah yang saat masa kampanye diisi Penjabat Sementara (Pjs).
"Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD-nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti," kata Ardian menegaskan.
Baca Juga: 4 Pejabat Kemendagri Ditunjuk Jadi Pjs Gubernur, Ini Tugasnya
Berita Terkini Lainnya
