Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra, Budi Djiwandono, buka suara menanggapi kritikan yang dilayangkan oleh PDIP tentang program food estate.
Menurut Budi, program food estate merupakan solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Program statistik nasional itu memang sudah dijalankan dan masyarakat patut mendukung untuk menjawab tantangan ketahanan pangan.
Dia memastikan, program yang dicanangkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersama jajaran menteri itu sudah dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Tanggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar, karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK dalam hal yang di Kalimantan Tengah ini adalah izin namanya Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), memang izin yang pertama dan kalah sudah keluar dari KLHK, berarti sudah ada kajian teknisnya," ucap Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (18/8/2023).
Diketahui, food estate merupakan program yang dibuat Presiden Jokowi bersama jajaran menteri kabinet, termasuk Menteri Pertahanan, Prabowo.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dugaan dana Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mengatakan, salah satu kejahatan lingkungan adalah food estate atau kawasan lumbung pangan baru.
"Mengapa kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Hasto kemudian mendorong dugaan aliran dana itu agar diproses hukum. Menurutnya, PPATK merupakan bagian awal untuk mengungkap aliran dana terkait tindak pidana.
"Ya, kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi," kata dia.
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambung Hasto.
Diketahui, food estate atau lumbung pangan nasional yang dimaksudkan untuk ketahanan pangan merupakan program pemerintahan Jokowi. Program ini dibuat saat pandemik COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia.
Pada 23 September 2020, saat rapat terbatas membahas food estate, Presiden Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat itu, Sofyan Djalil, segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan di area lumbung pangan nasional atau food estate.
"Berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate. Kemudian Ini menimbulkan sedikit masalah, tetapi saya yakin dan saya minta menteri ATR/BPN ini bisa segera menuntaskan ini, karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas," tutur Jokowi yang disiarkan langsung di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 September 2020.
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menjadi salah satu menteri yang mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk fokus pada lumbung pangan singkong sejak 2020.