PDIP Sebut Program Food Estate Jokowi Bagian dari Kejahatan Lingkungan
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merespons soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dugaan dana Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan.
Hasto mengatakan, salah satu kejahatan lingkungan adalah Food Estate atau kawasan lumbung pangan baru.
"Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Food Estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Kabupaten Bogor, Selasa (15/8/2023).
1. Food Estate program ketahanan pangan pemerintahan Jokowi, Prabowo dapat mandat
Diketahui, Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional yang dimaksudkan untuk ketahanan pangan merupakan program pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo. Program ini dibuat saat pandemik COVID-19 mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Pada 23 September 2020 lalu, saat rapat terbatas mengenai Pembahasan Food Estate, Presiden Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat itu, Sofyan Djalil, segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan, di area Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate.
"Berkaitan dengan kepemilikan lahan di area Food Estate. Kemudian Ini menimbulkan sedikit masalah, tetapi saya yakin dan saya minta menteri ATR/BPN bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas," tutur Jokowi seperti disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/9/2020).
Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi menteri yang mendapat mandat dari Jokowi untuk fokus pada lumbung pangan singkong sejak 2020.
2. PDIP dorong dugaan aliran dana itu harus diproses hukum
Hasto kemudian mendorong dugaan aliran dana itu harus diproses hukum. Menurutnya, PPATK merupakan bagian awal untuk mengungkap aliran dana terkait tindak pidana.
"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi," kata dia.
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," sambungnya.
3. Dugaan temuan aliran dana ilegal itu disampaikan Ketua PPATK
Sebelumnya, temuan dugaan dana Rp1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan itu disampaikan oleh Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana. Dia mengaku, temuan itu juga sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
"Salah satu temuan PPATK yang ditemukan beberapa waktu lalu Rp1 triliun, ini merupakan uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," ujar Ivan dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumundu yang dikutip dari ANTARA, Selasa (8/8/2023).
4. Green financial crime, tidak ada rekening dari peserta kontestasi politik yang tak terpapar
Ivan menuturkan, kini PPATK tengah berfokus untuk mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan, karena sampai saat ini tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.
"Saat ini PPATK sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah kami menemukan sepertinya tidak ada rekening dari peserta kontestasi politik yang tidak terpapar," ujar Ivan.
