Jakarta, IDN Times - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, ajakan untuk kampanye dengan membawa isu penanganan COVID-19 bagi para calon kepala daerah (cakada) di Pilkada Serentak 2020, dinilai tidak tepat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganjurkan agar paslon membawa isu penanganan COVID-19 untuk berkampanye di masing-masing daerah saat Pilkada 2020.
Lucius mengatakan, ajakan Mendagri itu terkesan memanfaatkan pandemik COVID-19 sebagai komoditas kampanye Pilkada.
“Dengan demikian, saya tak terlalu merasa penting bagi Kemendagri untuk menganjurkan cakada menjual program penanganan COVID-19 sebagai isu kampanye Pilkada,” kata Lucius saat dihubungi IDN Times, Jumat (10/7/2020).
Dia menuturkan, kampanye terkait isu penanganan pandemik justru dikhawatirkan membuat pemilih antipati terhadap cakada karena janji Pemilu atau Pilkada cenderung berisi jargon-jargon saja.
“Program yang ditawarkan jangan hanya berupa misi-misi umum atau program-program yang terdengar mewah, tetapi eksekusinya terlihat mustahil,” ujarnya.
Kalaupun ada yang ingin menggunakan isu itu dalam kampanye, lanjut dia, maka kontennya mesti lebih membumi. Misalnya, bagaimana pemimpin memberikan contoh nyata tentang hidup prihatin di tengah pandemi agar mudah bagi rakyat menjadikannya sebagai teladan.
“Hal-hal praktis begini mestinya yang ideal menjadi janji kampanye. Agar calon kepala daerah tak justru menjual apa yang sesungguhnya hanya mimpi saja,” tuturnya.
Justru ia menjelaskan, pada saat ini masyarakat tidak butuh janji-janji kampanye yang bombastis untuk mengisi ruang publik, karena pada faktanya tidak ada yang bisa menepati janji tersebut.
“Kampanye harus terukur, tak muluk-muluk karena faktanya situasi rakyat tengah prihatin. Bagaimana pemimpin menampilkan rekam jejak soal kebersahajaan, kesederhanaan, hidup bersih dari korupsi. Contoh-contoh nyata itu nampaknya yang lebih menjual di tengah situasi krisis akibat pandemi saat ini,” ujarnya.