FPKB DPR Desak Jabatan Rektor UINSA Akhmad Muzakki Ditangguhkan

Maman juga meminta agar selama proses penangguhan tersebut tidak ada kebijakan strategis yang diambil Muzakki. Jangan ada mutasi, jangan ada pengangkatan pejabat, jangan ada intimidasi terhadap orang yang menolak.

"Selama penangguhan itu, jangan sekali-kali si rektor mengambil kebijakan strategis. Jangan ada mutasi, jangan ada pengangkatan pejabat, jangan ada intimidasi terhadap orang yang menolak, jangan menganggap bahwa keputusan ini karena ada demo, ada desakan, dan lain sebagainya. Dan itu akan sangat berdampak luas terhadap civitas akademika," kata dia.

Maman juga mendesak agar Muzakki dapat memberikan klarifikasi secara terbuka terkait proses pengangkatannya.

"Sekali lagi kata kuncinya adalah untuk menjaga ketenangan, menjaga konflik, tangguhkan jabatan rektor sampai seluruh keberatan dan polemik proses pengangkatannya diklarifikasi secara terbuka," kata dia.

Maman menyinggung sosok Muzakki yang juga tersandung hukum. Menurut dia, proses hukumnya saat ini belum inkrah, tapi Muzakki dinyatakan lolos dalam proses seleksi pemilihan rektor UINSA.

Ia mengatakan, seharusnya kasus hukum Muzakki ini menjadi pertimbangan serius panitia seleksi (pansel) dalam menjaring rektor UINSA. Menurut dia, moralitas para kandidat tetap harus menjadi pertimbangan utama.

"Ini institusi pendidikan, yang diangkat itu adalah soal moral. Ketika sang rektor, Bapak Ahmad Muzakki ini sudah dipanggil kejaksaan, maka ini seharusnya sudah menjadi catatan. Ada evaluasi, jangan menunggu sampai inkracht. Seperti itu, moralitasnya dipertanyakan," kata dia.

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) kembali membara pada Kamis, 17 September 2026. Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi menuntut Rektor, Prof Akhmad Muzakki, yang baru dilantik agar mundur.

Aksi tersebut buntut pelantikan Muzakki sebagai Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya periode 2026-2030. Ratusan mahasiswa turun ke kampus sejak Rabu, 16 September 2026 sehari setelah Muzakki dilantik Menteri Agama di Jakarta.

Selain melakukan aksi, pihaknya juga berencana menemui Komisi VIII DPR RI. Ia berharap agar Komisi VIII menjembatani mahasiswa UINSA untuk bertemu dengan Kementerian Agama (Agama). Sebab, Muzakki kembali menjadi Rektor atas keputusan Kemenag.

"Kami akan meminta kepada DPR RI Komisi 8 ya, untuk menjembatani kami mengadakan Rapat Dengar Pendapat. Karena Kemenag sudah tidak kompeten, sudah tidak menjalankan tugasnya secara maksimal atau totalitas untuk keputusan yang ini," terang dia.