Fraksi PDIP Sepakat Pakai Hak Menyatakan Pendapat untuk Makzulkan Gibran

11 Nov 2026, 12:39 WIB2 min read

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR, Utut Adianto usai menggelar rapat di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Fraksi PDIP DPR menyepakati penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah konstitusional untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, setelah rapat yang dihadiri 102 anggota.
Utut Adianto menyebut keputusan politik telah diambil secara bulat dalam mekanisme internal PDIP; fraksi menargetkan penyerahan HMP kepada pimpinan DPR sesegera mungkin.
Langkah PDIP menambah daftar partai pendukung HMP, setelah NasDem dan PKS menyatakan sikap serupa; PKS berencana menyerahkan usulannya bersama partai lain kepada pimpinan DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Fraksi PDI Perjuangan sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah konstitusional untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Who?
Fraksi PDIP di DPR, dipimpin Utut Adianto, mengambil keputusan dalam rapat pleno yang dihadiri 102 dari 110 anggota DPR dari PDIP. Gibran Rakabuming Raka menjadi pihak yang dituju langkah tersebut.
Where?
Keputusan diambil dalam rapat internal Fraksi PDIP di ruang Badan Musyawarah, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
When?
Rapat pleno Fraksi PDIP berlangsung pada Rabu, 11 November 2026. Utut Adianto menyampaikan hasil kesepakatan itu pada siang hari setelah rapat.
Why?
PDIP menyatakan telah mengambil keputusan politik untuk menempuh jalan konstitusi melalui HMP. HMP dapat digunakan DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan ketatanegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden.
How?
PDIP akan mengajukan HMP kepada pimpinan DPR, dengan waktu penyerahan masih menunggu mekanisme administratif. Pengajuan awal HMP membutuhkan sedikitnya 25 anggota DPR serta dokumen pendukung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

PDIP di DPR setuju memakai cara resmi untuk mencoba memberhentikan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Mereka rapat bersama 102 anggota. Utut Adianto bilang mereka akan segera menyerahkan usul itu ke pimpinan DPR. NasDem dan PKS juga ingin memakai cara yang sama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Proses yang ditempuh sejumlah fraksi menonjolkan tersedianya saluran konstitusional bagi DPR untuk menyatakan sikap atas persoalan ketatanegaraan. Rapat yang melibatkan 102 anggota PDIP serta rencana penyerahan dokumen melalui mekanisme resmi memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan politik dapat dibawa ke ruang kelembagaan, dengan syarat usulan dan dokumen pendukung yang telah diatur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utut Adianto, mengatakan fraksinya sudah sepakat bakal menempuh langkah konstitusi untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Keputusan itu diambil partai berlambang banteng moncong putih tersebut usai menggelar rapat internal fraksi di ruang Badan Musyawarah (Bamus) pada Rabu (11/11/2026). Rapat internal itu diikuti oleh 102 anggota parlemen dari PDIP.

"Ini rapat pleno fraksi dan dihadiri 102 (anggota) dari 110 (kader PDIP di DPR), 8 orang izin atau sakit. Artinya, kami sudah bertukar pikiran dan kami telah sepakat mengambil jalan politik bahwa kami bakal menempuh jalan konstitusi," ujar Utut usai rapat internal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada siang ini.

"Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," imbuhnya.

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait ketatanegaraan. Salah satunya mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh wakil presiden atau presiden. Berdasarkan aturan, pengajuan awal HMP membutuhkan usulan minimal dari 25 anggota DPR dan dokumen pendukungnya.

Ia menambahkan, lantaran mekanisme yang berlaku di PDIP adalah demokrasi terpimpin maka ketika satu setuju menggunakan HMP bakal diikuti oleh anggota lainnya.

"Kami sudah sepakat karena kan demokrasi kami demokrasi terpimpin. Jadi, satu iya, semua menyatakan iya," tutur dia.

Ketika ditanyakan kapan HMP itu bakal diserahkan secara resmi ke pimpinan DPR, pria yang juga merupakan Ketua Komisi I DPR itu mengatakan segera menyerahkannya.

"Kita lihat apakah bisa diserahkan hari ini. Itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Sedangkan kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," katanya.

Sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat untuk menggunakan HMP menambah daftar parpol yang juga menempuh langkah serupa. Sebelumnya, Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga sepakat menggunakan HMP untuk bisa memakzulkan putra sulung Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo itu. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga secara blak-blakan menyatakan hal yang sama.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, HMP dari Fraksi PKS bakal diserahkan pada siang ini ke pimpinan DPR. "Rencananya bersama partai lain siang ini (akan menyerahkan ke pimpinan DPR)," ujar Mardani kepada IDN Times lewat pesan pendek.