Jakarta, IDN Times - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendukung ijtima ulama Kabupaten Bogor 2021, salah satu poinnya meminta pemerintah daerah melarang kawin kontrak dengan cara membuat peraturan daerah (perda).
Dia mengatakan, berdasarkan informasi di lapangan, fenomena kawin kontrak di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor sudah berjalan bertahun-tahun, dan mengarah kepada praktik prostitusi terselubung.
Baidowi mengatakan PPP memerintahkan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor, agar menginisiasi terbitnya Perda Larangan Kawin Kontrak.
"PPP menginstruksikan kepada Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor untuk mengikuti hasil ijtima ulama, untuk menginisiasi terbitnya Perda Larangan Kawin Kontrak," kata Achmad Baidowi, dilansir ANTARA, Sabtu (18/12/2021).
Politikus yang akrab disapa Awiek itu mengatakan, berdasarkan informasi di lapangan, fenomena kawin kontrak di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor sudah berjalan bertahun-tahun, dan mengarah kepada praktik prostitusi terselubung.
Menurut Baidowi, fenomena tersebut telah menyebabkan banyak korban, khususnya dari kalangan perempuan, bahkan juga menjadi korban kekerasan.
Tak hanya perempuan, menurut Baidowi, kalangan anak-anak juga turut menjadi korban kekerasan akibat adanya kawin kontrak.
"Termasuk juga anak-anak yang lahir dari fenomena kawin kontrak turut menjadi korban," ujar dia.
Baidowi menegaskan PPP mendukung langkah Bupati Bogor yang memerangi praktik kawin kontrak, dengan membuat peraturan bupati (perbup) dan jika perlu bersama DPRD menerbitkan perda.