Gandeng Kemnaker, Mentrans Tak Ingin Transmigran Hanya Jadi Buruh

Kerja sama ini kemudian diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua menteri sebagai dasar kerja sama yang berkelanjutan.

Sinergi ini akan mencakup penyediaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi resmi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pemetaan kebutuhan industri, serta penempatan kerja di dalam dan luar negeri, seperti pasar Jepang yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap tenaga kerja terampil.

Kementrans akan membentuk tim kerja bersama dengan Kemnaker untuk mengembangkan model pelatihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan karakteristik kawasan transmigrasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, pihaknya siap untuk menurunkan instruktur terbaik ke kawasan-kawasan transmigrasi.

“Kemenaker siap menurunkan langsung para instruktur ke kawasan-kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas SDM transmigran,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Iftitah menambahkan, dengan bekal keterampilan industri serta sertifikasi resmi yang mendukung, para calon transmigran lebih siap untuk masuk ke dunia kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengubah persepsi publik terhadap transmigrasi. Transmigrasi hari ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi penciptaan pusat ekonomi berbasis industri dan investasi. Untuk itu, SDM transmigran harus unggul dan siap kerja,” kata Iftitah menambahkan.

Pelatihan teknik kejuruan akan dilakukan di balai-balai pelatihan milik Kemenaker yang tersebar di berbagai wilayah seperti Bali, Fakfak, Biak, Kerom, Sorong, dan Merauke.

Balai-balai ini telah memiliki fasilitas pelatihan di bidang teknik listrik, pengelasan, pertanian, tata busana, hingga teknologi informasi. Instruktur dari balai-balai ini rencananya akan dilibatkan langsung untuk melatih calon transmigran. Pertemuan juga membahas strategi pelatihan di Sorong bagi transmigran lokal Papua.

“Kami ingin transmigran tidak hanya menjadi buruh, tapi juga pemilik. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar rakyat menjadi pemilik utama ekonomi,” kata dia.