Ganjar Sarankan Menteri Jokowi Mundur, Termasuk Mahfud

23 Jan 2024, 16:40 WIB

Ganjar dan Mahfud bersiap untuk debat cawapres keempat di JCC, (IDN Times/Tino Satrio)

Jakarta, IDN Times - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, meminta semua pejabat publik, termasuk menteri di Kabinet Indonesia Maju yang ikut berkampanye mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu mengundurkan diri.

Ganjar mengatakan, saran untuk mengundurkan diri juga berlaku untuk calon wakil presidennya, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"Termasuk Pak Mahfud (untuk mundur dari menteri). Jadi, kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu gak bisa lagi semua orang akan merasa fair," ujar Ganjar saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

1. Berpotensi terjadi konflik kepentingan

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dalam acara HUT ke-51 PDIP. (youtube.com/PDI Perjuangan)

Ganjar mengatakan, apabila ada pejabat publik yang ikut berkampanye, maka berpotensi terjadi konflik kepentingan atau conflict of intrest.

"Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Kami berdiskusi dengan Pak Mahfud saat itu, itu ada potensinya lho! Kita harus hati-hati," kata dia.

2. Harus mampu jaga diri tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye

Ganjar-Mahfud Pakai Jaket Bomber Ala Film Top Gun di Debat Ketiga pada Minggu (7/1/2024). (youtube.com/KPU RI)

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan, setiap pejabat publik yang ikut berkampanye harus mampu menjaga diri dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

"Mampu gak kita menjaga diri kira untuk tetap netral dan tidak gunakan fasilitas. Itu saja," kata dia.

3. Ada kejadian fasilitas negara digunakan untuk kampanye

Ganjar Hadir di Posko Mahfud MD sebelum debat Cawapres pada Jumat (22/12/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan, ada sejumlah pejabat publik yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur," ujar dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.