Mekanisme Penggantian Wapres Usai Gibran Mundur: Prabowo Usul 2 Calon
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri sebagai Wapres, tetapi pihak Istana belum mengonfirmasi penyampaian surat pengunduran dirinya.
Jika jabatan Wapres kosong, MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Proses HMP terkait polemik ijazah Gibran telah diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik.
Jakarta, IDN Times - Gibran Rakabuming Raka disebutkan telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, di tengah upaya pemakzulan di DPR yang saat ini bergulir melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Pengunduran diri Gibran dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo yang juga orang kepercayaan Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo, Budi Arie Setiadi. "Betul," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (11/11/2026).
Namun, Budi Arie enggan menjelaskan lebih lanjut saat ditanyakan perihal rencana pengumuman pengunduran diri Gibran sebagai wapres.
Namun Budi Arie membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Prabowo saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. "(Diserahkan di Halim) betul," katanya memastikan hal tersebut.
Kabar pengunduran diri Gibran kemudian memunculkan pertanyaan baru, bagaimana mekanisme pergantian Wapres RI. Berikut penjelasannya sesuai mekanisme yang diatur konstitusi.
1. MPR gelar sidang istimewa pilih wakil presiden yang disulkan presiden
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (Youtube.com/DPR RI) Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang istimewa untuk menyikapi adanya kekosongan jabatan wapres setelah menerima secara resmi surat pengunduran diri Gibran.
Dalam pasal tersebut dijelaskan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
"Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," demikian penjelasan ayat (2) pasal 8 UUD 1945.
2. Presiden mengusulkan dua nama calon
Presiden Prabowo Subianto menatap foto mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso (dok. Sekretariat Presiden) Setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua orang calon kepada MPR. Mekanisme tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wapres.
Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) mengatur Presiden harus mengusulkan dua calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
"Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR," demikian bunyi ayat (2) Pasal 46 UU MD3.
Setelah menerima dua nama calon dari Presiden, MPR melanjutkan proses pemilihan melalui sidang paripurna. Pasal 46 ayat (3) UU MD3 menyebutkan, MPR memilih satu di antara dua calon Wapres yang diusulkan Presiden.
Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4).
Selanjutnya, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wapres terpilih. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali. Namun, jika hasil pemungutan suara ulang tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Setelah proses pemilihan selesai, tahapan berikutnya adalah pelantikan. Pasal 47 ayat (1) UU MD3 mengatur MPR melantik Wapres terpilih dalam sidang paripurna dengan pengucapan sumpah atau janji jabatan. Kemudian, Pasal 49 UU MD3 mengatur bahwa Wapres terpilih ditetapkan dengan Ketetapan MPR.
3. DPR kini ajukan HMP pemakzulan Gibran
Pimpinan DPR RI menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dihadiri oleh seluruh fraksi partai politik di DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol). Sebagai catatan, proses politik di Parlemen juga terus bergulir setelah sedikitnya 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi partai politik telah resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyatakan, Pimpinan DPR segera menindaklanjuti HMP Ijazah Gibran yang telah diajukan oleh 120 anggota dewan tersebut.
Saan menjelaskan, 120 anggota tersebut tediri dari 14 Anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Golkar, 11 Anggota Fraksi Gerindra, 19 orang Fraksi NasDem, dan PKB sebanyak 18 anggota. Selanjutnya, 28 anggota Fraksi PKS, 1 anggota dari PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.
Hal itu disampaikan Saan Mustopa setelah memimpin rapat penyampaian HMP Ijazah Gibran di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026). "Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sesuai mekanisme berlaku," kata dia.
