Geger Bansos 1 Ton Dikubur di Depok, Kemenko PMK Beberkan Hasil Temuan

02 Agu 2022, 09:23 WIB

Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, IDN Times - Tim Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran (Bansub) dari Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, bergerak cepat menelusuri timbunan beras di Kawasan Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Timbunan beras tersebut diduga merupakan bantuan sosial (bansos).

Tim Bansub langsung berkoordinasi dengan pihak terkait dari Kemensos, Dinas Sosial Kota Depok, Polres kota Depok.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Andie Megantara mengungkapkan, penelusuran dilakukan sebagaimana arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendy untuk mengklarifikasi kasus yang ramai di tengah masyarakat.

"Penelusuran ini merupakan tindak lanjut kami sesuai arahan dari Bapak Menko PMK untuk memastikan kejelasan kasus yang ada," ungkap Andie di Jakarta, Senin (1/8/2022).

1. Andie beberkan hasil temuan dari koordinasi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memamerkan rapid tes buatan anak negeri RI-GHA COVID-19 di Gedung Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Lebih lanjut, Andie mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepolisian Resort Metro Depok, ditemukan timbunan beras merk “BERAS KITA”.

Timbunan beras diduga merupakan beras Bantuan Khusus Presiden (Banpres) yang diberikan pada saat pandemik 2020, yang dalam hal ini disalurkan oleh Bulog melalui transporter JNE dengan kemasan 20 Kg dan 5 Kg.

"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Andie.

2. Pihak JNE akui beras itu memang Banpres 2020 yang sudah tidak layak

Presiden Jokowi bagikan bansos di sejumlah pasar di Surakarta (dok. Sekretariat Presiden)

Andie menjelaskan, dari koordinasi Tim Bansub Kemenko PMK dengan Polres kota Depok dan pihak transporter JNE didapatkan, pihak JNE mengakui beras tersebut memang benar Banpres 2020 yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi. Hal itu lantaran beras rusak dalam perjalanan menuju penyaluran ke KPM.

"Beras yang ditemukan tersebut kemungkinan berasal dari penyaluran Banpres Tahap 2 dan 4 Tahun 2020. Diketahui, pada tahun 2020 Pemerintah membagikan Bantuan Presiden berupa beras 25 kg pada tahap 2 dan 4 untuk 1.9 juta KPM di wilayah Jabotabek," jelas Andie.

3. Kemenko PMK tegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok. Kemenko PMK).

Berdasarkan dari koordinasi, rusaknya beras tersebut tidak mengganggu proses penyaluran. Seluruh KPM telah menerima beras dengan kualitas layak tepat waktu.

Sebelumnya, pihak JNE telah mengganti beras rusak dengan beras yang baru dan kualitas sama untuk disalurkan pada KPM. Sementara, beras yang tidak layak disalurkan itu ditimbun atau dikubur.

Andie menegaskan, pihak Kemenko PMK akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan ditemukan titik terangnya.

"Sampai saat ini juga Tim Kemenko PMK masih terus melakukan klarifikasi antara Polres Metro Depok dengan Kemensos dan JNE," tegas Andie.