Gempa M 7,7 di NTT, DPD Minta Pendataan Korban Harus Cepat dan Akurat
- Gempa Magnitudo 7,7 terjadi di NTT dengan pusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.
- Yorrys Raweyai meminta pendataan korban dan kerusakan dilakukan cepat serta akurat untuk penanganan dan distribusi bantuan.
- DPD RI akan memantau situasi pascagempa, sementara pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur turut menjadi perhatian.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai meminta proses pendataan korban dan kerusakan dalam bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara cepat dan akurat. Data tersebut penting sebagai dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, distribusi bantuan, serta pemulihan wilayah terdampak.
Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 melanda wilayah NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada kedalaman 15 kilometer, dengan pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT.
Yorrys mengimbau seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk melakukan koordinasi secara maksimal guna memastikan seluruh korban dan masyarakat terdampak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat.
“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Setiap perkembangan harus dipantau dan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Yorrys kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Yorrys turut menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/08/2026) dini hari.
“Sebagai Pimpinan DPD RI, saya menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa yang melanda wilayah NTT,” ujar Yorrys.
1. Semua kebutuhan dasar warga terdampak harus terpenuhi
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta pendataan bencana gempa bumi NTT dilakukan secara akurat. (Dok. DPD RI). Yorrys meminta pemerintah memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas tercukupi.
Senator asal Papua itu menegaskan, puluhan korban meninggal dunia dan ribuan masyarakat yang mengungsi merupakan sesama anak bangsa yang saat ini membutuhkan perhatian dan penanganan segera.
“Pemerintah harus memastikan setiap korban memperoleh bantuan. Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar maupun pelayanan kesehatan,” kata dia.
2. Pemerintah diminta antisipasi kabar hoaks
Kerusakan bangunan yang terdampak gempa bumi M7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. (dok. BPBD Kabupaten Manggarai Timur) Selain bantuan darurat, Yorrys juga mendorong pemerintah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan berasal dari sumber resmi. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan serta beredarnya informasi hoaks pascabencana.
Penanganan bencana membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh unsur terkait harus bergerak bersama untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan dasar.
“Saya berharap masyarakat terdampak gempa untuk tetap berkoordinasi dengan BMKG maupun BNPB, termasuk pemerintah daerah. Masyarakat juga harus mengikuti setiap arahan dan informasi resmi terkait kondisi pascagempa,” ucap Yorrys.
3. Penanganan bencana jangan berhenti pada masa darurat
Warga Kabupaten Bima mengungsi ke dataran tinggi imbas gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda provinsi NTT. (dok. BPBD Kabupaten Bima) Ia memastikan, DPD RI akan terus memantau situasi pascagempa melalui kantor perwakilan DPD RI di daerah dan para Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan NTT.
“Pimpinan DPD RI meminta seluruh Anggota DPD dari Dapil NTT untuk memberikan informasi terkini secara berkala terkait gempa di wilayah mereka. Kami ingin memastikan aspirasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat diketahui dan menjadi perhatian pemerintah,” ujar Yorrys.
Yorrys menambahkan, setelah masa tanggap darurat, perhatian juga harus diarahkan pada pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh berhenti setelah situasi darurat berakhir.
“Pemulihan pascabencana juga harus menjadi perhatian. Masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa pemerintah hadir sejak masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Yorrys mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu warga terdampak serta menjaga ketenangan selama proses penanganan bencana berlangsung.
“Dalam situasi seperti ini, solidaritas dan gotong royong seluruh anak bangsa sangat dibutuhkan. Mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita di NTT dan memberikan dukungan agar mereka dapat segera bangkit dari musibah ini,” tuturnya.
