Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Gerakan Nurani Bangsa Minta Pemerintah Tak Salahkan Alam soal Karhutla

13 Oct 2026, 21:53 WIB3 min read

Sejumah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) saat berada di Yogyakarta. (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gerakan Nurani Bangsa meminta pemerintah berhenti menyalahkan alam atas karhutla, memperbaiki komunikasi publik, serta menegakkan hukum adil dan transparan terhadap pelaku, termasuk korporasi besar.
GNB mendesak Presiden Prabowo menetapkan karhutla sebagai bencana nasional setelah 202.010,96 hektare terbakar hingga Juli 2026 dan 12.517.488 warga di Kalimantan-Sumatra terdampak.
GNB meminta pemerintah membuka akses bantuan internasional, termasuk tawaran Malaysia yang belum direspons; pemerintah menyatakan karhutla masih dapat ditangani melalui operasi darat dan helikopter.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Januari hingga Juli 2026

Akumulasi lahan terbakar mencapai 202.010,96 hektare. Karhutla meluas hingga Papua, Maluku, dan Maluku Utara serta berdampak pada warga di Kalimantan dan Sumatra.

29 September 2026

Bantuan Jepang mengerahkan tiga helikopter Chinook CH-47 untuk misi pemadaman karhutla di Pulau Kalimantan hingga tanggal ini.

Senin kemarin

Menkopolkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla dan belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Ia mengatakan pemadaman lebih dominan dilakukan melalui jalur darat karena asap tebal.

13 Oktober 2026

Gerakan Nurani Bangsa mendesak pemerintah berhenti menyalahkan faktor alam atas karhutla. GNB meminta karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional serta penegakan hukum yang adil terhadap pelaku, termasuk korporasi.

hingga kini

Tawaran bantuan Malaysia berupa pesawat, helikopter, dan personel belum direspons pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Gerakan Nurani Bangsa mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi karhutla, tidak menyalahkan alam, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, serta menegakkan hukum terhadap terduga pelaku.
Who?
Gerakan Nurani Bangsa, diwakili Alissa Wahid, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla.
Where?
Karhutla terjadi di Kalimantan, Sumatra, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Pernyataan GNB disampaikan dari Jakarta, sementara rapat penanganan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.
When?
Desakan GNB disampaikan Selasa, 13 Oktober 2026. Data Kementerian Kehutanan mencatat lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Why?
GNB menilai mayoritas karhutla dipicu manusia melalui pembakaran pembukaan lahan. GNB meminta status bencana nasional agar hak dasar warga terdampak cepat terpenuhi.
How?
Pemerintah menangani pemadaman terutama lewat operasi darat karena asap tebal membatasi penerbangan. Jepang telah mengerahkan tiga helikopter Chinook di Kalimantan; tawaran bantuan Malaysia hingga saat ini belum direspons.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gerakan Nurani Bangsa bilang kebakaran hutan banyak terjadi karena orang membakar lahan, bukan hanya karena alam. Mereka minta Presiden Prabowo menjadikannya bencana nasional dan menghukum pelaku dengan adil. Banyak lahan terbakar dan orang terkena asap. Pemerintah bilang masih bisa memadamkan api, lebih banyak dari darat karena asap tebal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan Gerakan Nurani Bangsa mencerminkan perhatian publik yang kuat terhadap perlindungan warga terdampak karhutla, termasuk kelompok rentan. Di tengah kondisi sulit, penanganan melalui operasi darat tetap berjalan, sementara bantuan pemadaman dari Jepang telah dikerahkan dan tawaran dari negara sahabat menunjukkan ruang kerja sama kemanusiaan yang terbuka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sejumlah tokoh yang tergabung di dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintah pusat dan daerah segera memperbaiki komunikasi publik terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pemerintah juga diminta untuk berhenti menyalahkan alam sebagai penyebab karhutla. Sebab, mayoritas kebakaran hutan dan lahan dipicu ulah manusia sendiri.

"Pemerintah pusat dan daerah berhenti untuk menyalahkan faktor alam karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar," ungkap perwakilan GNB, Alissa Wahid, di dalam keterangan pada Selasa (13/10/2026).

GNB juga mendorong pemerintahan Prabowo Subianto agar memberlakukan penegakan hukum yang adil dan transparan kepada siapa pun yang menjadi terduga pelaku.

"Penegakan hukum harus diberlakukan kepada korporasi-korporasi besar yang memiliki kewajiban untu mencegah terjadinya kebakaran dan tanggung jawab lebih atas terjaminnya daya dukung lingkungan bagi semua kehidupan di muka bumi," kata dia.

Faktor alam yang dipicu fenomena super el nino disebut oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masif terjadi di luar kuasa manusia untuk mencegahnya.

1. Gerakan Nurani Bangsa desak pemerintahan Prabowo tetapkan karhutla jadi bencana nasional

Joint press statement di sela Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi di Istana Merdeka. (Tangkapan Youtube Sekretariat Presiden)

Gerakan Nurani Bangsa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan karhutla yang makin masif sebagai bencana nasional. Data sistem monitoring karhutla dari Kementerian Kehutanan menunjukkan akumulasi lahan yang sudah terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.010,96 hektare.

Area yang terbakar tidak hanya terbatas di enam provinsi prioritas, tetapi sudah meluas hingga ke Papua, Maluku dan Maluku Utara. Sebanyak 12.517.488 jiwa yang bermukim di Kalimantan dan Sumatra telah terdampak karhutla.

"Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan nonpartisan mendesak negara harus segera tetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi," kata Alissa.

GNB juga meminta pemerintah agar upaya penanggulangannya bisa dilakukan secara lebih serius, fokus, menyeluruh dan terintegrasi.

"Pemerintah juga harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga yang terdampak utamanya kepada perempuan, anak dan mereka yang memiliki kerentanan khusus di dalam situasi bencana," tutur dia.

2. GNB dorong pemerintahan Prabowo terima tawaran bantuan dari negara lain

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. (Dok. Sekretariat Presiden)

Selain itu, GNB mendorong agar pemerintahan Prabowo bersikap rendah hati dan berjiwa besar untuk membuka diri dalam memberikan akses kepada negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang benar-benar tulus ingin membantu penanggulangan bencana.

Menurut GNB, pemerintah juga harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang terdampak.

Adapun pemerintahan sudah menerima bantuan pemadaman karhutla dari Jepang. Mereka mengerahkan tiga Helikopter Chinook CH-47 dan melakukan misi hingga 29 September 2026 di Pulau Kalimantan.

Tawaran bantuan terbaru datang dari Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. Dia menawarkan langsung kepada Prabowo bantuan berupa satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter dan 52 personel. Namun, hingga kini tawaran bantuan itu belum direspons.

3. Pemerintah mengeklaim masih mampu mengatasi karhutla

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengatakan, alasan pemerintahan Prabowo belum juga menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu berdalih pemerintah masih mampu menangani karhutla.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin kemarin usai mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan karhutla.

Dia mengatakan, hingga saat ini pemadaman karhutla lebih banyak dilakukan melalui jalur darat. Sebab, kabut asap terlalu tebal di beberapa daerah, sehingga membuat jarak pandang yang tidak aman untuk menerbangkan pesawat.

"Laporan dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan. Kini (operasi) lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," ucap dia.