Gerakan Nurani Bangsa Desak Karhutla Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
- Gerakan Nurani Bangsa mendesak Presiden Prabowo menetapkan karhutla sebagai bencana nasional setelah 202.010,96 hektare terbakar hingga Juli 2026 dan 12,5 juta warga terdampak.
- GNB meminta pemerintah berhenti menyalahkan alam, memperbaiki komunikasi publik, memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok rentan, serta membuka akses bantuan internasional untuk penanggulangan karhutla.
- Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional karena mengklaim masih mampu menangani karhutla; pemadaman kini lebih dominan lewat jalur darat akibat kabut asap tebal.
Jakarta, IDN Times - Gerakan Nurani Bangsa yang merupakan gerakan non-partisan dan etis mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin masif sebagai bencana nasional. Data sistem monitoring karhutla dari Kementerian Kehutanan menunjukkan akumulasi lahan yang sudah terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.010,96 hektare.
Area yang terbakar tidak hanya terbatas di enam provinsi prioritas, tetapi sudah meluas hingga ke Papua, Maluku dan Maluku Utara. Sebanyak 12.517.488 jiwa yang bermukim di Kalimantan dan Sumatra telah terdampak karhutla.
"Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan nonpartisan mendesak negara harus segera tetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi," ujar perwakilan GNB, Lukman Hakim Saifuddin di dalam keterangan pada Selasa (13/10/2026).
GNB juga meminta pemerintah agar upaya penanggulangannya bisa dilakukan secara lebih serius, fokus, menyeluruh dan terintegrasi.
"Pemerintah juga harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga yang terdampak utamanya kepada perempuan, anak dan mereka yang memiliki kerentanan khusus di dalam situasi bencana," kata dia.
1. Pemerintah pusat dan daerah harus berhenti salahkan alam sebagai penyebab terbakarnya hutan
Sejumlah kendaraan melintas di atas jembatan Siak III yang dipenuhi kabut asap di Pekanbaru, Riau, Rabu (7/10/2026). Berdasarkan pemantauan dari Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Rabu (7/10) pagi, udara di Kota Pekanbaru berada di level sangat tidak sehat dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menyebabkan jarak pandang kurang dari satu kilometer (ANTARA FOTO/Rony Muharrman) GNB juga meminta pemerintah pusat dan daerah berhenti menyalahkan alam sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan. GNB menilai, komunikasi publik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperbaiki serta didorong menggunakan empati saat berbicara di ruang publik.
"Semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan yang besar," kata Lukman.
GNB mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menimbulkan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Bahkan, data pada awal September 2026 lalu, sudah ada empat individu meninggal akibat terdampak karhutla. Data warga yang meninggal itu diperoleh dari tujuh provinsi yang lahannya dilalap si jago merah.
"Selain itu, aktivitas harian seperti pendidikan, pelayanan publik, mata pencaharian hingga terjadi kerugian ekonomi yang besar akibat karhutla. Kerugian ekonomi itu disebabkan biaya pemadaman, restorasi lingkungan dan produktivitas lahan yang hilang," kata dia.
2. GNB dorong pemerintahan Prabowo terima tawaran bantuan dari negara lain
Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. (Dok. Sekretariat Presiden) Selain itu, GNB turut mendorong agar pemerintahan Prabowo bersikap rendah hati dan berjiwa besar untuk membuka diri dalam memberikan akses kepada negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang benar-benar tulus ingin membantu penanggulangan bencana. Menurut GNB, pemerintah juga harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang terdampak.
Adapun pemerintahan sudah menerima bantuan pemadaman karhutla dari Jepang. Mereka mengerahkan tiga Helikopter Chinook CH-47 dan melakukan misi hingga 29 September 2026 di Pulau Kalimantan.
Tawaran bantuan terbaru datang dari Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. Dia menawarkan langsung kepada Prabowo bantuan berupa satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter dan 52 personel. Namun, hingga kini tawaran bantuan itu belum direspons.
3. Pemerintah mengeklaim masih mampu mengatasi karhutla
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/M Ilman Na'fian) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengatakan, alasan pemerintahan Prabowo belum juga menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu berdalih pemerintah masih mampu menangani karhutla.
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," kata Dudung.
Dia mengatakan, hingga saat ini pemadaman karhutla lebih banyak dilakukan melalui jalur darat. Sebab, kabut asap terlalu tebal di beberapa daerah, sehingga membuat jarak pandang yang tidak aman untuk menerbangkan pesawat.
"Laporan dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan. Kini (operasi) lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," ucap dia.
