Gerindra Imbau Warga Jakarta Tolak Gerakan Coblos 3 Paslon

15 Sep 2024, 13:25 WIB

Santi Dewi

Ilustrasi kertas suara saat pemilu 2024. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Intinya sih...

Gerakan coblos tiga paslon di Pilkada DKI Jakarta 2024 merebak, disuarakan oleh pendukung Anies Baswedan yang merasa kecewa karena tak diberi tiket maju.
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta mengimbau pemilik suara untuk tidak melakukannya, sebab itu sama saja dengan Golput. Dia mendorong calon pemilih menggunakan hak pilih dan mencoblos pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Juru bicara Anies Baswedan menyatakan gerakan tersebut merupakan ekspresi untuk melawan keputusan elite yang sudah tidak lagi sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara anggota KPUD Jakarta menilai gerakan itu tidak akan dihitung ke dalam suara sah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gerakan coblos tiga pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, belakangan merebak. Aksi ini disuarakan oleh pendukung Anies Baswedan, Anak Abah, yang merasa kecewa karena tak diberi tiket maju oleh partai politik di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra wilayah di Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengimbau kepada para pemilik suara untuk tidak melakukannya. Sebab, itu sama saja dengan Golput.

"Jadi, golput itu kan tidak baik. Siapapun yang mendorong dan memotivasi untuk menggerakan kegiatan dalam Pilkada agar golput, itu sesuatu yang tidak baik. Jangan diikuti," ujar pria yang akrab disapa Ariza itu ketika dikonfirmasi pada Minggu (15/9/2024).

Alih-alih mencoblos tiga paslon di kertas suara, dia mendorong calon pemilih menggunakan hak pilih dan mencoblos pasangan Ridwan Kamil-Suswono. "Sebaiknya pilih pasangan yang baik seperti RIDO," tutur dia.

1. Gerakan coblos tiga paslon adalah ekspresi memprotes keputusan elite

Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid. (www.aniesbaswedan.com)

Sementara, juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid mengatakan gerakan mencoblos tiga paslon di kertas suara merupakan ekspresi untuk melawan keputusan elite yang sudah tidak lagi sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Gerakan coblos semua tidak bisa dipandang hanya dari kacamata sah atau tidak sahnya (hasil) pemilu. Tetapi, harus dilihat sebagai sebuah gerakan yang melawan keputusan elite yang dianggap tidak aspiratif," ujar Sahrin pada 13 Agustus 2024 lalu di Jakarta.

Ekspresi itu, kata Sahrin, menandakan ada ketidaksesuaian antara calon kepala daerah yang diajukan dengan preferensi warga.

"Ini harus dilihat dalam kacamata politik sebagai gerakan untuk memperjuangkan aspirasi," kata Sahrin.

2. Gerakan yang gak bermakna

Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya (IDN Times/Aryodamar)

Sementara, anggota KPUD Jakarta, Dody Wijaya, menilai gerakan coblos tiga paslon hingga golput tidak akan dihitung ke dalam suara sah. Dia kemudian memberikan contoh bila di dalam suatu TPS (Tempat Pemungutan Suara) terdapat 100 warga, dan 50 memutuskan golput sementara lainnya memilih, hingga suara yang sah cuma 30. Maka kemenangan ditentukan dari 30 kertas suara yang sah.

Ini menjadi sebuah preseden dalam pesta demokrasi. Lantaran, tingkat partisipasinya yang kurang maksimal.

"Bila (kemenangan) di Jakarta (caranya) 50 persen plus (suara) ditambah satu dari total suara sah. Artinya, gerakan coblos semua atau golput tersebut tidak punya makna dalam pemilu," kata Dody di kantor KPU DKI Jakarta, Salemba pada 13 September 2024 lalu.

3. Gerakan coblos tiga paslon berbahaya bagi kelangsungan demokrasi

ilustrasi Pilkada Jakarta (IDN Times/Adity Pratama)

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyatakan gerakan coblos tiga paslon berbahaya bagi demokrasi di Tanah Air. Sebab, bila gerakan itu berlanjut dan berlangsung hingga 27 November 2024, maka gerakan itu akan berpengaruh terhadap legitimasi pemenang Pilgub Jakarta.

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu mengatakan bila semua pendukung Anies turut serta dalam gerakan coblos tiga paslon, maka jumlah persentase suara sah untuk pemenang Pilgub Jakarta diproyeksi turun signifikan. Adi mencontohkan bila partisipasi pemilu di Jakarta berada pada angka 75 persen dan jumlah total pendukung Anies sebanyak 30, maka legitimasi bagi pemenang pemilu maksimal hanya 45.

"Itu berbahaya bagi demokrasi. Semoga saja gerakan coblos tiga paslon itu hanya sebatas emosi sesaat dan tidak banyak yang melakukannya," kata Adi.