Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Mahkamah Konstitusi menggelar konpers usai keputusan sistem pemilu proporsional tertutup di Gedung MK, Kamis (15/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku bersyukur Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.

"Kami mensyukuri bahwa apa yang diputuskan sesuai dengan harapan kita semua. Bahkan dengan beberapa catatan yang menurut kami justru merupakan penguatan terhadap sistem pemilu proposional terbuka. Jadi kami memandang positif sekali, dan ini yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat Indonesia," ujarnya di gedung MK, Kamis (15/6/2023).

1. Proses demokrasi bisa berjalan baik

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia berharap dengan adanya keputusan tersebut maka proses demokrasi akan berjalan lebih baik, sebab sebelumnya para calon legislatif tidak tahu harus berbuat apa sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini. 

"Dengan kejelasan hari ini maka kita berharap proses tahapan pemilu bisa terus berjalan. Dan namanya aspirasi dan proses demokrasi rakyat terus berlanjut dengan baik," katanya.

2. Sistem pemilu pada Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka

Ilustrasi verifikasi data (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tentang sistem proporsional, dengan perkara nomor 114/PUU-XIX/2022.

Dengan demikian, sistem pemilu pada Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

"Berdasarkan amar putusan, menolak permohonan para pemohon seluruhnya," ujar Ketua MK, Anwar Usman, Kamis (15/6/2023). 

3. Sidang dihadiri delapan hakim

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (Youtube.com/Mahkamah Konstitusi)

Sidang putusan hari ini dihadiri delapan dari total sembilan hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.

Sekadar informasi, judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), diajukan Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Para pemohon itu merupakan anggota partai politik yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Mereka mengajukan uji materi pasal-pasal yang berkaitan sistem proporsional terbuka pada UU Pemilu.

Menurut para pemohon, sistem pemilu proporsional terbuka akan melemahkan pelembagaan sistem kepartaian. Loyalitas calon anggota legislatif yang terpilih cenderung lemah dan tidak tertib pada garis komando partai politik.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More