Jakarta, IDN Times - Ratusan guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (27/3).
Mereka menuntut pemerintah agar memasukan guru swasta ke dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) untuk bisa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pengurus Besar PGSI Muhammad Zen mengatakan sudah 8 tahun guru-guru swasta tidak berkesempatan menjadi PNS karena tidak ada dalam moratorium UU tersebut.
"Tujuan utama kami agar pemerintah dalam revisi Undang-undang ASN ini mengakomodir keberadaan guru-guru swasta, agar draft guru swasta bisa dimasukan di dalam rekrutmen ASN 2018," ujar Zen di depan Gedung DPR, Selasa (27/03).
Undang-undang yang dijadwalkan akan rampung pada tahun ini tersebut diakui Zen akan terus dikawal perjalanannya selama masa penggarapan RUU tersebut.
"Kami khawatir kalau guru swasta ini tidak dimasukan ke dalam draft RUU ASN maka guru-guru swasta akan ditinggal oleh pemerintah dalam rekrutmen PNS," lanjut Zen.
Pada kesempatan tersebut 27 orang perwakilan PGSI masuk ke dalam Gedung Parlemen untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Komisi II DPR sebagai perumus UU ASN.
"Diterima oleh salah satu pimpinan Komisi II, Bu Nihayatul Wafiroh. Beliau menjanjikan draft yang kita masukan (ke UU ASN) sudah dicatat nanti pada saat rapat badan legislatif maupun rapat dengan Komisi II akan disampaikan dan akan menjadi rumusan masukan dari PGSI," terang Zen.
Zen mengatakan Pimpinan Komisi II akan segera mengakomodir tuntutan mereka. Jika tidak maka aksi yang lebih besar akan digelar.
"Pasti akan ada (aksi serupa), kita lihat hasilnya nanti, kalau tidak berpihak kepada guru swasta pasti akan kami keluar dengan lebih besar lagi," tegas Zen.