Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

ISKA Ingatkan Pengunduran Diri Wapres Jadi Momentum Perkuat Demokrasi

4 min read
ISKA Ingatkan Pengunduran Diri Wapres Jadi Momentum Perkuat Demokrasi
Foto Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah dicopot di Balai Kota, Senin (16/11/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum)
  • ISKA menilai pengunduran diri Wakil Presiden sebagai momentum memperkuat demokrasi, dengan penyelesaian pengisian jabatan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tertib, transparan, dan akuntabel.

  • ISKA meminta calon wakil presiden dinilai dari integritas, kapasitas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmen pada demokrasi, hukum, persatuan NKRI, dan kepentingan rakyat.

  • ISKA menyerukan stabilitas politik, etika kekuasaan, keadilan sosial, serta dialog dewasa agar perbedaan tidak berubah menjadi polarisasi, kekerasan, atau ancaman terhadap persatuan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyampaikan pernyataan sikap menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia. ISKA menilai peristiwa tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan.

ISKA menegaskan bahwa dinamika politik harus disikapi berdasarkan konstitusi, etika kehidupan berbangsa, serta kepentingan rakyat dan negara. ISKA juga mengingatkan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pergantian kekuasaan, tetapi harus menjamin tegaknya hukum, keadilan, dan kesejahteraan semua masyarakat Indonesia.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian atau perebutan kekuasaan, tetapi harus senantiasa menjamin tegaknya hukum, keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama,” tulis ISKA dalam surat pernyataan sikapnya, Minggu (22/11/2026).

  1. 1. Perubahan struktur kepemimpinan nasional harus melalui mekanisme konstitusional

    Ilustrasi hukum (IDN Times/Sukma Shakti)
    Ilustrasi hukum (IDN Times/Sukma Shakti)

    ISKA menegaskan, perubahan struktur kepemimpinan nasional harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

    ISKA berharap, lembaga negara yang memiliki kewenangan dapat menjalankan tugas secara profesional dan independen dengan mengutamakan kepentingan bangsa. ISKA juga memandang kepemimpinan nasional bukan sekadar persoalan jabatan dan legitimasi politik, melainkan amanah konstitusional dan moral terhadap rakyat.

    Karenanya, proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu mempertimbangkan integritas, kapasitas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki kemampuan menjalankan pemerintahan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, merawat keberagaman, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tulis ISKA.

  2. 2. Menjaga stabilitas serta memperkuat etika politik

    (Ilustrasi dua pasang calon presiden) IDN Times/Sukma Shakti
    (Ilustrasi dua pasang calon presiden) IDN Times/Sukma Shakti

    ISKA mengingatkan, stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan syarat penting bagi keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta iklim usaha dan investasi yang sehat.

    “Dinamika politik yang tidak dikelola secara bijaksana dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian, melemahkan kepercayaan dunia usaha, hingga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat,” tulisnya.

    Mereka meminta para pemimpin politik dan penyelenggara negara mengedepankan sikap kenegarawanan. Menurutnya, kekuasaan perlu dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum.

    Menurut mereka, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada prosedur pemilihan pemimpin, tetapi juga pada etika pemegang kekuasaan, penghormatan terhadap hak warga negara, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan publik.

    “Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, berlaku adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan tidak boleh diperalat untuk kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu,” tulis ISKA.

  3. 3. Mengutamakan kepentingan rakyat dan keadilan sosial

    Ilustrasi masyarakat adat. (IDN Times/Yuko Utami)
    Ilustrasi masyarakat adat. (IDN Times/Yuko Utami)

    ISKA menilai, keberhasilan kepemimpinan dan penyelenggaraan negara tidak hanya diukur dari stabilitas kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi martabat manusia, memenuhi hak warga negara, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Setiap keputusan politik harus diarahkan pada terwujudnya kepentingan umum, keberlanjutan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

    ISKA mengingatkan penyelenggara negara agar tidak kehilangan orientasi utama dalam menjalankan mandat, yakni mengabdi kepada rakyat dan menjaga masa depan bangsa.

    Dalam penegasan akhirnya, ISKA menyatakan tidak berpihak pada kepentingan politik praktis maupun kelompok politik tertentu. ISKA menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkepentingan terhadap tegaknya konstitusi, demokrasi yang sehat, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat.

    “Kami meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah belah; mengutamakan pengabdian, bukan kepentingan kekuasaan; serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar janji politik,” ujarnya.

  4. 4. Mengajak masyarakat jaga persatuan serta menghindari polarisasi

    Ilustrasi masyarakat (IDN Times/Yuko Utami)
    Ilustrasi masyarakat (IDN Times/Yuko Utami)

    Dalam hal ini, ISKA juga mengajak masyarakat, tokoh bangsa, pemimpin politik, akademisi, dan generasi muda menyikapi perkembangan politik nasional secara dewasa, kritis, dan bertanggung jawab.

    “Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disalurkan melalui dialog yang bermartabat, argumentasi yang rasional, serta mekanisme hukum dan konstitusional yang tersedia,” tulis ISKA.

    Mereka mengingatkan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi polarisasi, permusuhan, kekerasan, maupun tindakan yang mengancam persatuan dan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, kepentingan bangsa harus lebih diutamakan daripada kepentingan politik sesaat.

Related Articles

See More