Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan penentuan jajaran menteri kabinet kepemimpinan selanjutnya menjadi kewenangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo yang akan menentukan, ya," kata Gibran saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).
Wali Kota Surakarta itu memastikan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya sebatas memberikan masukan. Soal siapa saja nama menteri yang dipilih, merupakan hak prerogatif Prabowo.
"Ya mungkin (Jokowi berikan) masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," tutur Gibran.
Gibran mengaku selama ini dirinya selalu diajak Prabowo dalam pembahasan struktural jajaran menteri di kabinet.
"Pasti (Prabowo ajak Gibran bahas kursi menteri)," katanya.
Putra sulung Jokowi itu menyebut, pembahasan kabinet sudah mulai dibahas beberapa waktu lalu.
"Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," tegasnya.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pembahasan jatah menteri yang belakangan mulai disinggung pihak paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran tidak etis dan terlalu dini.
Terbaru, Prabowo memberi sinyal dengan mengajak Partai NasDem untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya.
Efriza menilai, harusnya pembahasan kursi menteri bisa ditahan dalam waktu beberapa bulan, sampai resmi semua proses pemilu selesai. Apalagi saat ini sedang memasuki tahapan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang ini mengatakan, Prabowo kurang etis membahas kursi menteri, karena statusnya belum dilantik sebagai presiden. Di sisi lain, Prabowo masih bekerja sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sebagai pembantu Presiden Jokowi.
"Semestinya Prabowo konsentrasi dulu sebagai Menhan. Ia juga semestinya lebih baik berbicara mengenai menghadapi gugatan sengketa di MK," kata dia saat dihubungi IDN Times, Senin (25/3/2024).
Efriza menegaskan, jika ingin membahas mengenai kabinet dalam kepemimpinannya, Prabowo lebih baik menyampaikan soal transisi pemerintahan, bukan porsi jabatan menteri. Sebab, kata dia, dengan membicarakan porsi kursi menteri, justru terkesan pemilu ini dibangun atas dasar bagi-bagi kursi semata dan mengesampingkan visi, misi, serta program kerja.
"Andaipun membahas sebaiknya berbicara mengenai transisi pemerintahan bersama rekan-rekan koalisinya ketimbang membahas porsi bagi-bagi jabatan," tuturnya.
Lebih lanjut, kata Efriza, fenomena bagi-bagi kursi ini bisa memantik rasa kecewa, karena porsinya diyakini berdasarkan suka dan tidak suka. Sehingga tidak bisa murni objektivitas. Bukan tidak mungkin, sikap Prabowo itu akan memantik kekecewaan, apalagi jika misalnya dalam porsi jabatan terjadi perbedaan pandangan.
"Misal Golkar bisa menuntut kursi banyak karena ia peringkatnya lebih tinggi ketimbang PAN. Andai berdasarkan hubungan kedekatan antara Prabowo dengan Ketua-ketua umumnya tentu ada ketidakseimbangan, karena misalnya Golkar dan PAN sama-sama pernah di KIB, mereka berdua menyeberang bareng untuk mendukung Prabowo," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sempat menyinggung meminta jatah lima kursi menteri untuk partai berlambang pohon beringin tersebut.
Tak lama berselang, Prabowo juga memberikan sinyal PAN akan mendapat jatah kursi lebih, karena loyalitasnya telah mendukung sejak Pemilu 2014.
Sementara, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi ajakan capres nomor urut dua, Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintahannya.
Terbaru, Prabowo memberi sinyal NasDem gabung ke kabinet Prabowo-Gibran. Surya Paloh mengaku belum ada keputusan untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, karena masih akan melihat semua perkembangan ke depan.
"Kita lihat perkembangan ke depan," ujar Paloh usai menerima Prabowo Subianto, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024.
Menurut Surya Paloh, kemungkinan NasDem bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran masih terbuka lebar. "Fifty-fifty possibility (50:50 kemungkinannya) ya," kata dia.