Golkar Bantah Ciptakan Skenario Kotak Kosong di Pilkada DKI Jakarta

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah persepsi yang terbentuk bahwa pihaknya yang menggagas skenario Pilkada DKI Jakarta berpeluang memunculkan skenario calon tunggal melawan kotak kosong. Tetapi, ia tak menampik tujuan semua partai politik di pilkada ingin menang.

Salah satu ukuran kemenangan tersebut, kata Doli, siapa calon yang memperoleh dukungan terbanyak. Sedangkan, di hari H pencoblosan, ukuran kemenangan dihitung dari siapa yang berhasil meraih dukungan rakyat terbanyak.

"Tapi, dalam proses menuju kemenangannya, calon kita diusung oleh sebanyak-banyaknya partai politik atau gabungan parpol. Itu lah yang ada di dalam pikiran atau konsep Partai Golkar," kata Doli di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Golkar memiliki kader potensial bernama Ridwan Kamil (RK), yang diajukan di Pilkada DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu diklaim berhasil menciptakan kisah sukses di Jawa Barat.

"Keberhasilan itu mau kami bawa ke Jakarta. Insyaallah kami yakin Ridwan Kamil mampu membuat Jakarta lebih baik kalau diberi amanah menjadi gubernur," tutur dia.

Adapun isu calon tunggal melawan kotak kosong menyeruak ketika partai-partai di bawah naungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin menarik parpol di luar KIM. Koalisi wacana itu disebut sebagai KIM Plus.

Mereka juga menyisakan PDIP yang berada di luar koalisi. Dari sana, wacana kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta terbuka lebar.

Doli menyampaikan, Golkar sadar diri bahwa jumlah kursi mereka di DPRD hanya 10, sehingga butuh berkoalisi dengan partai lain. Meskipun, kata Doli, mereka akan menduduki posisi pimpinan di DPR.

"Sepuluh kursi itu kan tidak cukup. Tugas kami adalah meyakinkan partai-partai lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang kami anggap bagus ini. Kami meyakinkan teman-teman parpol di dalam dan di luar KIM," ujar Doli.

Soal apakah parpol bersedia atau tidak mendukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta, kata Doli, diserahkan ke masing-masing partai politik.

"Jadi, tidak ada niat atau pretensi sedikit pun kami ingin membuat (skenario) kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja," ucap dia.

Sementara bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil mengaku tidak suka bila nantinya ia hanya dihadapkan melawan kotak kosong.

"Kalau melawan kotak kosong, nanti debatnya sama siapa? Gimana mau counter (pertanyaan). Ya, kan susah," ujar Ridwan di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, pada Kamis malam.

Menurut dia, idealnya di Pilkada DKI Jakarta tidak ada kotak kosong. Meskipun kotak kosong merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.

Di sisi lain, dia juga menyadari posisinya sebagai kader tak punya kewenangan untuk menciptakan skenario agar paslon yang maju tidak tunggal.

"Saya sebagai 'pengantin', harapannya ada kontestan biar bisa berdebat. Yang terbaik kan untuk Jakarta," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

Ia juga sudah menyampaikan harapannya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam pertemuan yang digelar pada Kamis malam kemarin.

"Tetapi, ini istilah saya ya, sebagai 'pengantin', input saya tidak seberpengaruh itu dalam hal pengambilan keputusan," tutur dia.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengkritik upaya sejumlah parpol membuat skenario calon tunggal melawan kotak kosong di PIlkada DKI Jakarta. Fenomena itu dinilai mengerdilkan semangat demokrasi.

"Jadi menurut saya kalau ada skenario partai untuk mendesain pilkada melawan kotak kosong, saya kira itu sudah kebablasan, dan itu tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat," kata Arya di Jakarta Pusat, 8 Agustus 2024 lalu.

Arya menyampaikan, upaya mencegah kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta tergantung pilihan sejumlah parpol di luar KIM. Ia menyoroti PKS, NasDem, PKB, dan PDIP, yang juga memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta periode depan.

Fenomena kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta berembus seiring munculnya isu pembentukan KIM Plus. Parpol yang tergabung di KIM berusaha mengajak PKS, NasDem, dan PKB, bergabung koalisi.

Upaya itu untuk membentuk koalisi satu paslon. Ambang batas syarat dukungan di Pilkada DKI Jakarta, parpol atau gabungan parpol harus mengumpulkan minimal 22 kursi DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengusung kandidat.

"Kalau misalnya, skenarionya Nasdem, PKB, dan PKS (berkoalisi di Pilkada DKI), kalau PKS keluar berarti kan sisanya PKB dan Nasdem. PKB-Nasdem itu bisa mencalonkan karena ada 23 kursi. Tapi kalau, PKB-nya yang narik diri hanya ada NasDem itu tidak bisa nyalon. PDIP kalau bertemu dengan NasDem dapat 25, bisa nyalon," tuturnya.

Golkar Bantah Ciptakan Skenario Kotak Kosong di Pilkada DKI Jakarta

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di