Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menunggu evaluasi dan kajian ilmiah sebelum menentukan mengusung kadernya, Ridwan Kamil (RK), pada Pilkada DKI Jakarta maupun Pilkada Jawa Barat.
"Kami akan menunggu evaluasi terlebih dahulu, nanti akan kami putuskan. Tetapi semua berbasis scientific dan evaluasi," kata Airlangga dilansir ANTARA, Sabtu (22/6/2024).
Airlangga menjelaskan, pada Pilkada sebelumnya Golkar berhasil memenangkan suara 60 persen berkat kajian ilmiah. Hal tersebut, kata dia, juga terjadi pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, yang mengalami kenaikan suara Golkar.
"Jadi basis scientific ini tidak akan kami tinggalkan," tuturnya.
Kendati, Airlangga menegaskan, Golkar akan mengusung calon yang diusulkan bersama dengan koalisinya pada Pilkada DKI Jakarta.
"Kami selalu calonkan bersama karena Partai Golkar tidak jalan sendiri, tetapi jalan bersama dengan Koalisi Indonesia Maju," ucap dia.
Sementara dalam Pilkada Jabar, Airlangga menyebutkan, Golkar memiliki 27 kader internal untuk seluruh kabupaten/kota di Jabar.
Sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar MQ Iswara mengungkapkan banyaknya dukungan kepada Ridwan Kamil, untuk maju di Pilkada Jabar 2024.
"Saya banyak mendapatkan telepon dan pesan singkat, yang mengirimkan berita-berita dan dukungan kepada Ridwan Kamil," katanya saat dihubungi di Jakarta pada 20 Juni 2024.
Iswara menjelaskan Pengurus Golkar Jawa Barat dan kabupaten/kota, berbagai tokoh masyarakat, hingga pemangku kepentingan terkait, berharap Ridwan Kamil kembali ke Jawa Barat. Alasannya, selama memimpin Jabar, politikus yang akrab disapa Kang Emil itu dinilai berhasil. Bahkan hasil survei pun tertinggi, termasuk tingkat kepuasan publik.
Iswara yang juga komandan pemenangan Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu mengakui, ketika harus mengampanyekan RK di Jabar atau Jakarta, tentunya Jakarta lebih bekerja keras.
Dia menyebutkan Ridwan Kamil mendapatkan dua surat tugas dari Golkar untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta. Tetapi, apapun keputusan untuk penempatan RK, semua dikembalikan kepada mekanisme Partai Golkar dan Ketua Umum Airlangga Hartarto.