Jakarta, IDN Times - Partai Golkar meminta jatah minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut jatah kursi menteri itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Ya tanya Pak Airlangga dong, nanya kok ke saya, (soal menteri) hak prerogatif presiden, terserah beliau," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dalam kesempatan itu, Zulhas enggan menyebut apakah PAN sudah meminta jatah menteri ke Prabowo atau belum. Dia hanya mengatakan, baru saja bertemu dengan Menteri Pertahan, Prabowo Subianto pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Ya, hari ini (bertemu) dengan Pak Prabowo, barusan. Lama 2 jam sama Pak Prabowo, kan," kata dia.
Sebelumnya, pada acara syukuran di Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat, 15 Maret 2024, Airlangga sempat menyampaikan Golkar seharusnya mendapat minimal lima jatah menteri. Sebab, Golkar merupakan partai yang menang hampir di semua provinsi pada Pileg 2024.
"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen," kata Airlangga dilansir ANTARA.
"Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Airlangga menyebut kader dan simpatisan Golkar 75 hingga 80 persennya mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Sehingga, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu bisa memperoleh 58 persen suara.
"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi, sejarah yang lalu presiden yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen, sekarang 75 sampai 80 persen. Artinya benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," ucap dia.