Karhutla Memburuk, Anggota DPR: Jangan Sungkan Terima Bantuan Asing
Daniel Johan mendesak pemerintah menerima bantuan asing, terutama dari negara-negara sahabat di ASEAN, untuk penanggulangan karhutla.
Daniel meminta pemerintah menggalang solidaritas dan mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan memusatkan perhatian pada enam provinsi.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak pemerintah menerima bantuan asing, khususnya dari negara-negara sahabat di ASEAN untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Daniel mendorong pemerintah untuk menginisiasi penggalangan dana untuk penanggulangan karhutla.
"Jangan sungkan menerima bantuan internasional, terutama solidaritas ASEAN. Justru kita minta pemerintah itu mengambil inisiatif untuk menggalang solidaritas," kata Daniel di Gedung DPR RI, Rabu (14/10/2026).
1. Puncak karhutla diprediksi sampai Desember 2026
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan soroti temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Semeru. (IDN Times/Amir Faisol) Menurut dia, bantuan negara sahabat bukan sekadar bentuk solidaritas, melainkan juga tanggung jawab bersama. Dia mengatakan, banyak perusahaan pemegang konsesi perkebunan dari Singapura dan Malaysia yang turut menyumbang persoalan karhutla.
"Jangan memikirkan ini hanya bantuan, tetapi ini juga tanggung jawab, ya, karena banyak perusahaan yang mendapatkan konsesi perkebunan yang menjadi salah satu yang menyumbang persoalan saat ini, itu dari khususnya dari Singapura dan Malaysia sehingga jangan memikirkan bantuan, mereka ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab untuk mengatasi," kata Daniel.
Daniel juga mengingatkan, karhutla saat ini belum mencapai puncaknya. Dia khawatir kebakaran semakin memburuk pada Desember 2026 dan berlanjut hingga Maret 2027.
"Yang menjadi kekhawatiran kita, ini belum puncaknya. Puncaknya itu Desember. Masih lama, bahkan kalau misalkan kebakaran jadi kenapa memperlama?" ujar Daniel.2. Pemerintah diminta jangan ragu tetapkan karhutla sebagai bencana nasional
Anggota Komisi IV Daniel Johan sebut kerugian negara imbas pagar laut Tangerang bisa tembus Rp300 T. (Dok. Fraksi PKB) Di sisi lain, Daniel mengingatkan, karhutla yang berkepanjangan justru dapat meningkatkan emisi karbon dan memengaruhi anomali cuaca.
"Kalau sekarang saja sudah seperti ini, gimana masih sampai Desember? Puncaknya itu berarti El Nino panasnya semakin tinggi lho, bukannya semakin rendah, gitu. Mau dari Sabang sampai Merauke terbakar? Gitu," kata dia.
Oleh karena itu, legislator PKB itu meminta pemerintah tidak ragu untuk menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional dan menerima bantuan internasional.
"Tuh Aceh sudah membuktikan kok, malah pembangunan kembali Aceh berjalan dengan baik. Dengan waktu yang cukup juga bisa lebih cepat, itu pemerintah menjadi segera jelas," kata dia.3. Prabowo belum tetapkan karhutla sebagai bencana nasional
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/M Ilman Na'fian) Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Rapat terbatas digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengatakan, pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, karena pemerintah masih bisa mengatasinya.
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung.
Kendati demikian, Dudung menjelaskan, dalam rapat terbatas itu ada enam provinsi yang menjadi perhatian. Di provinsi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar karhulta tidak sampai ke kawasan taman nasinal.
"Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi, dan dua provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatra Selatan. Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah, yaitu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ucap dia.
"Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," sambungnya.
