Golkar Tak Usulkan Calon Pengganti Gibran untuk Posisi Wapres

Ketika ditanyakan apakah dua nama yang diajukan harus merupakan politisi dari partai politik pengusung presiden, Mekeng menjelaskan tidak ada aturan baku yang menyatakan hal tersebut. Dia menegaskan penentuan dua nama cawapres merupakan hak prerogatif presiden.

"Tidak ada di dalam aturan (cawapres) harus dari koalisi atau dari mana. Presiden nanti yang akan melihat mana yang bisa membantu dia dalam mengemban tugasnya," kata Mekeng.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, Presiden juga bisa mengajukan nama cawapres dari kalangan profesional. Tetapi, sesuai dengan aturan di dalam UUD 1945, MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih cawapres baru pengganti Gibran.

MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) yang diagendakan dimulai pukul 14.00 WIB. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan rapat tersebut digelar menindaklanjuti proses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres.

"Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal, pada hari Jumat, kami akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang. Rapat gabungan akan membahas empat hal," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).

Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

"Tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden," ujarnya.

Kedua, rapat gabungan tersebut segera menyepakati surat pimpinan MPR kepada Presiden RI untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Selain itu, rapat gabungan untuk menentukan tim verifikasi dokumen syarat calon Wakil Presiden.

"Yang ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden. Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR," tutur dia.

Gibran datang seorang diri untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dia diterima oleh enam pimpinan MPR, yakni Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, Rusdi Kirana, Edi Baskoro, Lestari Moerdijat dan Bambang Wuryanto. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Namun, di dalam pertemuan tersebut, Gibran tak menjelaskan alasannya memilih mundur.

"Tidak (dijelaskan alasan pengunduran diri)," kata Muzani.

Usai mengajukan pengunduran diri ke MPR, Gibran juga pamit kepada Presiden Prabowo Subianto. Di dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah capaian pemerintah selama dua tahun terakhir tidak lepas dari peran dan kontribusi Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya, mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat. Dan dalam dua tahun pemerintahan kita, banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Sejak awal pemerintahan, Prabowo mengaku meminta Gibran turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, untuk memeriksa pelaksanaan program pemerintah. Pembagian tugas tersebut ditentukan sendiri oleh Prabowo.

"Sejak awal pemerintahan, saya minta Beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, turun ke daerah-daerah terpencil untuk mengecek jalannya program-program pemerintah. Pembagian tugas tersebut saya yang mengatur," tutur dia.

Dia memilih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, memperbaiki regulasi agar lebih efisien, menertibkan berbagai bentuk penyelewengan, serta membenahi sistem ekonomi.