Kapolri: Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan
Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga memberi perintah, menentukan target, dan menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution disebut memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan penyadapan.
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal sepanjang 2025–2026.
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pengguna akhir (end-user) atas penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha sampai media.
"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolri menyebut, Listyo menggunakan hasil penyadapan tersebut untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujar Suyudi.
Sementara, peran Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi diduga menjadi pihak yang memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil laporan penyadapan tersebut kepada Listyo Sigit.
"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," jelas Suyudi.
Kemudian, tersangka Plt Kabagmon Irjen Pol Eko Hadi Santoso dalam kasus ini berperan menjadi pihak yang menerima perintah penyadapan terhadap target yang diberikan oleh Listyo Sigit.
"EH yang menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," kata Suyudi.
Adapun, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution berperan menerima perintah dari Listyo. Selanjutnya, ia meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," jelas Suyudi.
Kapolri juga menyebutkan, Ahrie Sonta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log pembubaran grup WhatsApp.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," ujar dia.
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026. Teranyar, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi, selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Listyo Sigit merupakan orang dekat Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta (Solo) pada 2011, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian menjadi Ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Kariernya terus naik di era Jokowi hingga menduduki posisi strategis seperti Kapolda Banten, Kabareskrim Polri, dan kemudian dipilih langsung oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 2021.
