[BREAKING] Ade Yasin Diduga Suap Pegawai BPK Rp1,9M agar Kabupaten Bogor Dapat WTP

Jakarta, IDN Times - Bupati Bogor Ade Yasin diduga memberikan suap senilai total Rp1,9 miliar kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Suap ini diberikan agar Kabupaten Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tahun anggaran 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, semua diawali dengan keinginan Ade Yasin mendapat laporan dari Ihsan Ayatullah selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor bahwa laporan keuangan Pembkab Bogor jelek. Apabila diaudit, Kabupaten Bogor akan mendapat opini disclaimer.

"Selanjutnya AY merespons dengan mengatakan 'diusahakan agar WTP'," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2022).

Firli mengatakan, sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam diduga memberikan uang sekitar Rp100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah (ATM) selaku pegawai BPK Jawa Barat. Pemberian berlangsung di kawasan Bandung, Jawa Barat.

"ATM kemudian mengkondisikan susunan Tim sesuai dengan permintaan IA di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tertentu," jelas Firli.

Audit dilakukan pada Februari-April 2022 dengan hasil rekomendasi di antaranya tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan, dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.

Adapun temuan fakta Tim Audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakansari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

"Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada Tim Pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar," jelas Firli.

Ade merupakan kepala daerah keempat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud teciduk KPK pada Januari 2022.

Ini merupakan operasi tangkap tangan kelima sepanjang 2022. Selain tangkap tangan pada tiga kepala daerah, KPK juga menagkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.

Baca Juga: [BREAKING] KPK Sita Uang Rp1,024 M dari OTT Bupati Bogor Ade Yasin