Ketua KPK ke Anggota Dewan: Pedulikan Rakyat Jangan Hanya Pas Kampanye
Ketua KPK Firli Bahuri (dok. Humas KPK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepada jajaran pimpinan dan anggota dewan untuk selalu berpihak dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD se-Provinsi Kalimantan Timur di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
“Kepedulian kepada rakyat mesti ditunjukkan setiap waktu bukan hanya pada saat kampanye pemilihan,” ujar Firli dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).
1. Anggota Dewan disebut punya peran besar dalam mencapai tujuan bangsa
Ketua KPK, Firli Bahuri (Dok. Humas KPK)Firli mengatakan, Anggota DPRD memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, korupsi berdampak pada masalah kesejahteraan masyarakat yang tak kunjung selesai.
“Dampak korupsi adalah tidak terselesaikannya masalah–masalah kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, ibu meninggal pada saat melahirkan, dan pembangunan manusia. Sehingga, turut memberikan andil dalam mengakibatkan kegagalan sebuah negara,” ujarnya.
Baca Juga: Firli Bahuri: KPK Butuh Bantuan Pihak Lain untuk Berantas Korupsi
2. Firli sebut penyusunan RAPBD Kaltim harus sesuai indikator kesejahteraan
Ketua KPK Firli Bahuri (Dok. Humas KPK)Editor’s picks
Firli memaparkan data 7 indikator kesejahteraan di Provinsi Kaltim yang meliputi, yaitu angka kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka gini rasio. Menurutnya, penyusunan RAPBD atau rencana strategis daerah semestinya menyasar kepada indikator tersebut termasuk pengusul pokok-pokok pikiran.
Dengan data tersebut, Firli berharap agar DPRD kemudian melihat kembali RAPBD-nya dan membandingkan dengan capaian indikator kesejahteraan Provinsi Kaltim. Dia juga meminta untuk melakukan diskusi dengan eksekutif hingga mencapai kesepakatan.
“Tidak ada keamanan dan ketertiban terwujud jika tidak ada kesejahteraan dan tidak ada kesejahteraan kalau ada ketimpangan,” kata Firli.
3. Firli sebut modus korupsi paling banyak adalah suap, gratifikasi, dan pemerasan
Ketua KPK, Firli Bahuri (Dok. Humas KPK)Firli juga mengingatkan titik rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif. Berdasarkan data kasus korupsi yang ditangani KPK, sebut Firli, modus yang paling banyak dilakukan adalah suap menyuap, gratifikasi dan juga pemerasan. Ketiganya, kata Firli, biasa terjadi dalam 4 tahap yaitu perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi.
Firli juga menjelaskan maksud kehadiran KPK ke Kaltim adalah salah satu wujud upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Modus yang riil terjadi adalah ketika permintaan uang ketok palu kepada gubernur. Gubernur minta ke sekretaris daerah. Sekda minta ke SKPD dan selanjutnya minta kepada vendor,” terang Firli.
Baca Juga: Dipecat KPK, 57 Eks Pegawai Sampaikan Nota Keberatan ke Firli Cs
Berita Terkini Lainnya
