KPK: Ada 36 Kasus Korupsi di Bidang Konstruksi Selama Pandemik COVID
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa khususnya di bidang konstruksi menjadi kasus terbanyak yang ditangani KPK. Bahkan, sepanjang 2020 hingga Maret 2021 ada 36 kasus terkait konstruksi yang ditangani KPK.
"Zaman pandemik nih sudah ada 36 kasus terkait konstruksi yang ditangani KPK padahal pandemik," ujar Pahala dalam sebuah Webinar, Rabu (6/10/2021).
"Jadi ketika semua orang sibuk soal kesehatan, ternyata konstruksi masih ada juga dan normal. Tingkatan setiap tahun masih normal banyak. Karena itu, kami pikir, masyarakat juga harus paham apa yang terjadi di sektor ini," sambungnya.
1. KPK dorong belanja barang dan jasa lewat online
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (Dok. Humas KPK)Untuk mencegah korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong belanja menggunakan toko daring. Menurut Pahala hal ini mempercepat proses karena tak harus pakai penunjukan dan lebih terbuka.
"Pada saat yang sama, kami minta pemda bisa mendorong UKM masuk ke dalam toko daring. Jadi kami harap bisa lebih cepat dan lebih terbuka harganya, membuka peluang siapapun untuk masuk toko daring," jelasnya.
Baca Juga: Benarkah Azis Syamsuddin Punya 8 Orang di KPK buat Amankan Kasus?
2. KPK dorong pembayaran dilakukan secara online
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (Dok. Humas KPK)Selain itu, KPK juga mendorong pembayaran secara elektronik meski belum terjadi. Hal itu perlu dilakukan agar mendukung pembelian secara daring.
"Buat apa belinya online, bayarnya nanti offline. Karena katalog segala macam itu, begitu bayar, itu ada yang 2-3 bulan bahkan tahunan," ujar Pahala.
3. KPK sebut sistem sudah siap tapi dilumpuhkan korupsi
(Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan) IDN Times/Santi DewiPahala mengatakan sistem-sistem yang dapat mencegah korupsi seperti tender serta perencanaan dan penganggaran sudah ada. Namun, korupsi membuatnya lumpuh.
"Sepanjang sistem dijalankan manusia, dan manusia berkolusi, maka sistem bisa lumpuh," jelasnya.
Baca Juga: KPK Sudah Proses 1.291 Kasus Korupsi Sejak Didirikan pada 2004
Berita Terkini Lainnya
