KPK Gelar 7 Kali Operasi Tangkap Tangan dalam 11 Bulan, Ini Daftarnya!
Petugas KPK menunjukkan barang bukti kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan lima orang lainnya pada Minggu (28/2/2021) (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tujuh Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam 11 bulan terakhir. Eks Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menjadi sosok pertama yang terjaring OTT KPK sepanjang 2021.
Berdasarkan catatan IDN Times, ada enam kepala daerah dari tujuh OTT KPK pada 2021. Siapa saja mereka?
1. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah
KPK mengamankan Nurdin Abdullah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menjadi kepala daerah pertama yang terseret kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kader PDI Perjuangan itu terjaring OTT di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari.
Saat ini, ia telah menjalani persidangan dan dituntut Jaksa 6 tahun penjara. Selain itu, eks kader PDI Perjuangan ini juga harus membayar uang penganti Rp3,1 miliar dan 350 dolar Singapura.
2. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat
Novi Rahman Hidayat. (facebook.com/Mas Novi Bupati)Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat menjadi kepala daerah ketiga yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada Senin, 10 Mei 2021 setelah terjaring OTT bersama ajudan dan empat orang camat.
Para camat tersebut memberikan sejumlah uang pada Novi lewat ajudan terkait dengan mutasi, promosi, dan pengisian jabatan di tingkat kecamatan Kabupaten Nganjuk. Penangkapan ini merupakan kerja sama antara KPK dengan Bareskrim Mabes Polri.
Baca Juga: Cek Dugaan Korupsi Formula E, KPK: Kok Tiba-tiba Diselenggarakan?
3. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin saat berada di KPK setelah pemeriksaan pada Selasa (31/8/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menjadi kepala daerah keempat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ia bersama suaminya yang juga anggota DPR, Hasan Aminuddin, serta 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka beli jabatan setelah terjaring OTT KPK.
Selain suap beli jabatan, Puput dan suaminya juga dijerat dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
4. Bupati Kolaka Timur Andi Merya
Tersangka selaku Bupati nonaktif Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Andi Merya Nur menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/10/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Editor’s picks
Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Andi Merya terjaring OTT KPK pada Selasa, 21 September 2021. Ketika ditangkap, KPK turut menahan lima orang lainnya dan menyita uang senilai Rp225 juta.
Andi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah, beserta empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga: KPK: Hasil Audit Korupsi Bansos COVID-19, BPKP Temukan Selisih Harga
5. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin
Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin, menjadi kepada daerah terakhir yang ditangkap KPK hingga artikel ini dimuat. Saat OTT, KPK menyita uang senilai Rp270 juta dan Rp1,5 miliar yang disimpan oleh MRD atau Mursyid selaku ajudan bupati.
Dodi ditangkap karena menerima suap dari perusahaan untuk memenangkan tender pada sejumlah proyak yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P tahun anggaran 2021, dan bantuan Keuangan Provinsi.
6. Bupati Kuansing Andi Putra
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Bupati Kuansing Kabupaten Kuantan Singigi, Andi Putra terjaring OTT KPK di Provinsi Riau pada Selasa, 19 Oktober 2021. Selain itu, KPK menetapkan General Manager PT AA yakni SDR sebagai tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Andi dan SDR sudah memiliki kesepakatan persetujuan agar perkebunan milik PT AA dijadikan perkebunan kemitraan. Andi pun diduga menerima uang Rp500 juta dari SDR.
7. OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid. (Antaranews Kalsel/Diskominfo HSU/Eddy A)KPK melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 15 September 2021. Saat itu KPK menetapkan tiga tersangka yakni Maliki selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU, Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.
Dari OTT tersebut, KPK mengembangkan kasus dan menangkap Bupati Abdul Wahid pada 18 November 2021. KPK menduga Abdul Wahid menerima suap senilai Rp18,9 miliar. Sebanyak Rp500 juta ia terima dari Marhaini selaku Direktur CV Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru melalui Maliki selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU.
Abdul Wahid diduga juga menerima biaya komitmen dari bebrapa proyek di Dinas PUPRP Kabupaten HSU. RInciannya yakni Rp4,6 miliar pada 2019, Rp12 miliar pada 2020, dan Rp1,8 miliar pada 2021.
Baca Juga: Cegah Korupsi di Sektor Bisnis, KADIN dan KPK Jalin Kerja Sama
Berita Terkini Lainnya
