KPK Singgung Banjir Bantuan Sosial Jelang Pilpres
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan beras ke warga Kabupaten Bekasi, pada Jumat (16/2/2024) (dok. Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyingung banjirnya bantuan sosial jelang Pemilu Presiden 2024. Masyarakat dinilai senang kebanjiran bansos.
"Ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan. Menjelang pilpres kan banjir bansos dan masyarakat senang sekali dan kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rakornas Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP 2024 di Gedung KPK, Rabu (20/3/2024).
Baca Juga: KPK Minta Pemerintah Tak Bagi-bagi Bansos Jelang Pilkada
1. Uang jadi preferensi warga memilih
Ilustrasi mata uang (IDN Times/Aditya Pratama)Berdasarkan survei KPK, faktor uang menjadi preferensi masyarakat dalam memilih di pemilu. Hal itu terjadi baik dalam pemilu legislatif, pilkada, hingga pemilu presiden.
"Preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang. Itu. Itu dari survei kami di KPK," ujarnya.
Baca Juga: KemenkoPMK: Anggaran Makan Siang Gratis Masih Digodok, Bansos Lanjut
Editor’s picks
2. Ada keluarga yang dapat hingga Rp1 juta
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (IDN Times/Aryodamar)Alex mengaku telah membuktikan ucapannya itu dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar rumahnya. Ada keluarga yang mendapatkan uang sampai Rp1 juta menjelang pemilu.
"Saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga. Cerita kemarin dapat amplop sampai lima, ada yang bilang empat, apa enam, dijumlahkan secara total 1 juta lebih bapak ibu sekalian, untuk satu orang," ujarnya.
Baca Juga: Syahrul Yasin Pakai Duit Korupsi Buat Bansos dan Sembako
3. KPK tidak ingin ada pembagian bansos dekat pelaksanaan Pilkada
Warga Kota Malang mencairkan bansos PkH di Kantor Kelurahan Polowojen. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)KPK meminta agar anggaran pada 2024 diawasi. KPK tidak ingin ada pembagian bantuan sosial jelang pelaksanaan Pilkada.
"Coba upayakan bapak ibu sekalian, pak sekjen, pak inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum pilkada," ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
