PDIP Tak Masalah Usul Pilkada 2024 Ditunda, Tapi Lebih Baik Dipercepat
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat tidak masalah dengan usulan yang dilontarkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengenai penundaan Pilkada 2024. Namun, menurutnya lebih baik apabila hal itu dipercepat ketimbang ditunda.
"Kalau ditunda bisa kenapa gak dipercepat juga. Karena waktu di Komisi II, saya pernah di Komisi II, itu ada beberapa opsi kenapa sih di bulan November tapi ada opsi bisa gak dipercepat, ada opsi-opsi september mungkin," ujarnya saat ditemui di Gedung KPK, Jumat (14/7/2023).
1. Bawaslu disarankan bicara dengan Komisi II DPR dan pemerintah
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)Djarot menyebut Pilkada 2024 bisa saja ditunda sesuai usulan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Namun, hal itu perlu dikomunikasikan antar pemerintah dengan Komisi II DPR.
"Ya bisa-bisa saja gimana kajiannya. Tapi tolong dibicarakan di Komisi II bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dengan kabinetnya," ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu Usul Undur Pilkada, Moeldoko: Pemerintah Tak Bisa Intervensi
2. PDIP akan ikut aturan soal pelaksanaan Pilkada
Editor’s picks
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)PDIP tak masalah kapanpun Pemilu 2024 diselenggarakan. Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan ikut sesuai aturan yang berlaku.
"Ya dong tergantung dengan aturannya gimana karena kita pasti akan ikut negara ya," ujarnya.
3. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usul Pilkada 2024 ditunda
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja (IDN Times/Aryodamar)Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Usulan itu disampaikan khawatir adanya berbagai masalah.
"Kami khawatir sebenarnya Pilkada 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru. Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Baca Juga: Bawaslu Usul Pilkada Diundur, KSP: Pemerintah Tetap November 2024
Berita Terkini Lainnya
