Sekarga Datangi KPK, Minta Usut Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia
Ketua Serikat Pekerja Garuda, Tomy Tammpatty di Gedung KPK. (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (9/11/2021). Mereka datang untuk mendukung pengusutan dugaan korupsi di perusahaan tempatnya bekerja.
"Kami dari pengurus Sekarga mendatangi KPK untuk mengantar surat dukungan pada KPK untuk melakukan pengusutan terhadap transaksi yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi pengadaan pesawat," ujar Tomy Tampatty selaku Ketua Sekarga.
Baca Juga: Sandiaga: Apapun Harus Dilakukan untuk Menyelamatkan Garuda Indonesia
1. KPK diminta usut dugaan markup pengadaan pesawat di Garuda Indoesia
Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)Tomy mengatakan bahwa salah satu Komisaris Garuda Indonesia pernah menyampaikan pada publik bahwa ada dugan mark up dari pengadaan pesawat. Untuk itu, ia meminta KPK segera menelusuri dugaan korupsi di Garuda Indonesia
"Sebenarnya dari kami sudah beberapa kali melaporkan, namun sampai detik ini belum ditindaklanjuti. Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi Mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," ujarnya.
Baca Juga: Peter Gontha Beberkan soal Garuda: Dipaksa Teken Kontrak Beli Pesawat
2. Sekarga juga berharap KPK usut dugaan korupsi penunjukkan konsultan Rp800 miliar
Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)Tak hanya pengadaan pesawat, Tomy mengatakan bahwa salah satu komisaris Garuda Indonesia pernah menyampaikan ada penunjukkan konsultan langsung senilai Rp800 miliar. Ia pun berharap KPK juga segera mengusutnya.
"Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat, mesin pesawat yang pernah kami laporkan," ujarnya.
3. Pemerintah diminta ikut bertanggungjawab
Ketua Serikat Pekerja Garuda, Tomy Tammpatty di Gedung KPK. (IDN Times/Aryodamar)Sekarga meminta pemerintah turut bertanggung jawab atas hal ini. Sebab, pemerintah dinilai punya andil sebagai pemilik saham.
"Kami selalu mengatakan di media kalau pemerintah harus ikut bertanggungjawab karena pemerintah juga yang ikut dalam pengangkatan direksi, komisaris, dan menyetujui ekspansi armada," jelasnya.
Baca Juga: Kembali Digugat PKPU, Garuda Indonesia Buka Suara
Berita Terkini Lainnya
