Usut Kasus Korupsi Kabasarnas, KPK-TNI akan Bentuk Tim Gabungan
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI, Henri Alfiandi (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim koneksivitas dengan TNI. Hal ini dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
"Mereka menghendaki adanya suatu MoU atau semacam PKS (perjanjian kerja sama) untuk kedepan supaya ada sinergi antara pihak Puspom TNI dan juga KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dikutip Selasa (1/8/2023).
1. Kabasarnas berpeluang diadili seperti sipil
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI, Henri Alfiandi (IDN Times/Aryodamar)Alex mengatakan kedua prajurit TNI itu tetap berpeluang diadili seperti orang sipil. Sebab, Basarnas merupakan lembaga nonmilter.
"Kalau koneksitas jelas itu ke pengadilan umum, kalau penanganan perkaranya secara koneksitas," kata Alex.
Baca Juga: Puspom TNI Tahan Kabasarnas Soal Suap Pengadaan Barang dan Jasa
2. KPK awalnya tetapkan 5 tersangka dalam kasus ini
Konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penetapan tersangka korupsi Basarnas (IDN Times/Aryodamar)Editor’s picks
KPK dalam kasus ini awalnya menetapkan lima tersangka. Selain Gunawan, Afri Budi, dan Marilya, KPK juga mentapkan Direktu PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil dan Kabasarnas Henri Alfiandi sebagai tersangka.
Namun, TNI keberatan dua prajuritnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebab, prajurit mempunyai mekanisme sendiri.
Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Puspom TNI.
3. Kabasarnas diduga minta fee 10 persen dari nilai proyek
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI, Henri Alfiandi (IDN Times/Aryodamar)Kasus ini bermula ketika Basarnas membuka tender tiga proyek pada tahun 2023.
Tiga proyek itu antara lain Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, Pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
KPK menduga Henri Alfiandi meminta fee senilai 10 persen dari nilai proyek.
Baca Juga: Respons KPK Terkait Isu Intimidasi TNI soal Suap Basarnas
Topik:
Berita Terkini Lainnya
