Gugatan Fadli Zon ke PTUN Disebut Tonggak Penting, Prabowo Disebut-sebut

Ita mengungkapkan, pada 1998, ia mendampingi korban di berbagai kota yang jumlahnya hampir 158 orang. Mulai dari Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, hingga Solo. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

“Jadi 158, kemudian di Jakarta dievaluasi lagi, dicocokkan, kemudian TGPF menjadi 58," ujarnya.

Ita mengaku hanya sebulan menjadi anggota TGPF, karena tekanan yang luar biasa dari beberapa jenderal polisi yang mengharuskan dia memberikan alamat-alamat korban.

Ita menolak keras narasi perkosaan massal adalah rekayasa atau disangkal seperti yang disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Penyangkalan peristiwa pemerkosaan massal pada Mei 1998 oleh Fadli Zon ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Karena kami menganggap bahwa perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa adalah omong kosong, bahwa itu adalah penipuan. Itu tidak penipuan, itu tidak omong kosong,” kata dia.

Dalam kesaksiannya, Tia mengungkap, korban anak yang mengalami pemerkosaan hingga meninggal dunia. Bahkan, turut membahas Ita Martadinata, saksi kunci yang akan diundang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, namun tewas mengenaskan.

“Dan korban yang terkecil adalah Fransiska yang berumur 11 tahun yang ada di Tangerang," ujarnya.

Karena itu, Ita menegaskan, gugatan ini membuka jalan keadilan. Dia juga menyebut nama yang menurutnya perlu ditindaklanjuti, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

“PTUN ini, kalau saya katakan, adalah langkah awal. Membuka kekejaman yang dilakukan oleh negara," ujarnya.

“Saya punya arsip-arsipnya sebagai awal anggota TGPF, yaitu Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo Subianto dan Sjafrie Sjamsoeddin. Dua nama itu yang dipanggil, tapi tidak memenuhi panggilan,"kata Ita.

“Bagi saya, itu adalah tanggung jawab yang belum selesai,” ujarnya.

Koalisi yang terdiri dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil telah menyerahkan kesimpulan pada 2 April 2026.

Fadli Zon digugat karena pernah menyangkal di ruang publik, adanya perkosaan massal pada saat tragedi Mei 1998. Gugatan sudah didaftarkan ke PTUN dengan nomor registrasi perkara 303/G/2025/PTUN-JKT.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, Jane Rosalina Rumpia, menjelaskan objek gugatan mereka adalah pernyataan Menbud dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan Nomor 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 pada 16 Mei 2025. Siaran pers itu disebarkan ke ruang publik pada 16 Juni 2025, melalui akun resmi media sosial Kemenbud dan Fadli Zon.

"Siaran pers itu menyatakan laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) ketika itu hanya menyebut angka tanpa ada data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sini lah perlu kehati-hatian, dan ketelitian, karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri," ujar Jane, ketika membacakan ulang cuplikan siaran pers saat memberikan keterangan pers.

"Penting untuk berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang problematik," imbuhnya.

Pernyataan problematik Fadli Zon terus berlanjut, ketika berbincang dalam program Real Talk With Uni Lubis, yang tayang di YouTube IDN Times. Gugatan yang dimasukan ke PTUN merupakan tindak lanjut dari gugatan serupa yang disampaikan pada 15 Juli 2025 dan 29 Juli 2025.