Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU Parpol itu digugat warga Nias bernama Eliadi Hulu dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Saiful Salim.
Dalam gugatannya, mereka meminta MK mengakomodasi syarat masa jabatan ketua umum parpol. Mereka mendorong jabatan ketum parpol maksimal dua periode. Sehingga, masa jabatan ketua parpol maksimal 10 tahun, agar tidak lagi terjadi otoritarianisme dan dinasti politik.
"Sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi masa jabatan tertentu, demikian pula halnya dengan partai politik yang dibentuk atas dasar UU a quo dan juga merupakan peserta pemilu, sudah sepatutnya bagi siapa pun pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya," tulis Eliadi dan Saiful dalam dalil berkas permohonan, dikutip dari situs resmi MK, Rabu (28/6/2023).
Dalam dalilnya, penggugat menilai, tidak adanya aturan batasan masa jabatan ketum parpol mengakibatkan tak ada batasan. Sebagai contoh, Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama 24 tahun.
Menurut mereka, panjangnya masa jabatan ketua umum parpol mengakibatkan penumpukan kekuasaan pada satu orang, dan akhirnya memunculkan otoritarianisme.
Akibatnya, kata pengugat, seperti fenomena yang terjadi di PDIP, penentuan calon presiden dan wakil presiden semuanya berada di tangan Megawati. Kemudian, pembahasan rancangan undang-undang di DPR, fraksi PDIP juga harus mendapatkan izin Megawati. Bahkan hal itu secara terang-terangan dikonfirmasi secara langsung oleh anggota Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto beberapa waktu lalu.
Terkait dinasti politik yang ditimbulkan dari tak adanya batasan ketum parpol di Indonesia, mereka juga mencontohkan PDIP dan Partai Demokrat. Selain Megawati yang menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama 24 tahun, dua anaknya juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.
Adapun Partai Demokrat, dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun ke anaknya, AHY, dan SBY bergeser menjadi Ketua Majelis Tinggi. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro atau Ibas, menjadi Wakil Ketua Umum PD.
"Hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh parpol," ungkapnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.