Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Muhammad Habiburokhman saat tiba di Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)
  • Habiburokhman menanggapi aduan ICW ke MKD terkait dugaan naskah RUU Perampasan Aset tidak disebarluaskan selama pembahasan.

  • Komisi III DPR menyatakan proses pembahasan dilakukan terbuka dan memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber.

  • ICW mengadukan Habiburokhman dan Puan Maharani saat RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis (19/11/2026)

RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Pada hari yang sama, ICW mengadukan Habiburokhman dan Puan Maharani ke MKD.

Jumat (20/11/2026)

Habiburokhman menanggapi aduan ICW kepada wartawan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    ICW mengadukan dugaan pelanggaran etik terkait naskah RUU Perampasan Aset yang disebut tidak disebarluaskan selama proses pembahasan.
  • Who?
    ICW mengadukan Habiburokhman dan Puan Maharani ke MKD. Habiburokhman menanggapi aduan tersebut.
  • Where?
    Aduan disampaikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR.
  • When?
    ICW mengadu pada Kamis (19/11/2026), sedangkan Habiburokhman menanggapi pada Jumat (20/11/2026).
  • Why?
    ICW menyebut naskah RUU Perampasan Aset tidak tersedia di website milik DPR selama proses pembahasan.
  • How?
    Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber dan meminta pihak lain memberikan masukan tertulis.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Habiburokhman menjawab aduan ICW kepada MKD tentang RUU Perampasan Aset. ICW bilang naskahnya tidak dibagikan saat dibahas. Habiburokhman bilang rapatnya terbuka dan ICW tidak mendaftar sebagai narasumber. Sekarang, RUU itu sudah menjadi undang-undang, dan aduan ICW sedang ada di MKD.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Proses pembahasan RUU Perampasan Aset disebut dilakukan secara terbuka melalui sejumlah rapat hingga pengesahan. Komisi III DPR juga menyatakan pihak yang belum terakomodir sebagai narasumber tetap dapat memberikan masukan tertulis. Hal ini menunjukkan adanya jalur penyampaian pandangan dalam proses pembentukan undang-undang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Terkait Tindak Pidana dan Tindana Pidana Lainnya.

Aduan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran etik, karena tidak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan. Sementara, RUU Perampasan Aset baru disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

"Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman kepada jurnalis, Jumat (20/11/2026).

1. Alasan Komisi III DPR tak undang ICW

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usul Presiden Prabowo Subianto terbitkan Perppu atur penyadapan ilegal. (IDN Times/Amir Faisol).

Politikus Partai Gerindra itu mengklaim, seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus-Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahsan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna RUU Perampasan Aset, dilakukan secara terbuka.

Habiburokhman mengakui, Komisi III DPR memang tidak mengundang ICW dalam rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, Komisi III hanya memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber dalam RDPU tersebut.

"Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis, karena memang waktu yang tidak mencukupi," kata Habiburokhman.

2. Habiburokhman klaim ICW tak pernah usul jadi narsum

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman minta kasus penyadapan ilegal diusut tuntas. (IDN Times/Amir Faisol).

Menurut Habiburokhman, ICW jug tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi salah satu narasumber dalam RDPU pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR RI itu.

3. ICW adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

ICW mengadukan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke MKD pada Kamis, 19 November 2026. Aduan tersebut dilakukan saat pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan aduan ini berkaitan dengan dugaan tidak disebarluaskannya naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan.

“Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website website milik DPR,” kata Ibrahim.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More