Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Terkait Tindak Pidana dan Tindana Pidana Lainnya.
Aduan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran etik, karena tidak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan. Sementara, RUU Perampasan Aset baru disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
"Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman kepada jurnalis, Jumat (20/11/2026).