Habil Marati, Sang Politikus Perlente pada Masanya

Semasa muda, Habil sempat mempelajari mengenai reaktor kimia di beberapa negara. Pengalaman itulah yang mendorongnya berbisnis di sektor kimia, Dia memiliki pabrik di Indramayu lewat PT. Batavindo Krida Nusa.

Selain itu, Habil juga memimpin sejumlah perusahaan lain seperti PT. Galaxy Pasific Evalindo, PT. Makassar Perrosal Global, PT. Satomer Asri Fiberindo, PT. Industry Kakao Utama, dan PT. Agra Post Lava.

Berangkat dari sinilah, Habil terlihat lebih berkelas dibanding dengan politikus lain pada masanya. Walau pun dari sisi usia, Habil dapat dikatakan muda pada saat itu dibanding yang lain.

Habil Marati ditetapkan sebagai tersangka salah satunya karena diduga sebagai pemberi dana untuk penyediaan senjata dalam rencana pembunuhan empat petinggi negara. Habil memberikan uang kepada purnawirawan TNI, Kivlan Zen, sebagai pencari eksekutor penembakan empat tokoh.

Uang yang diserahkan Habil kepada Kivlan sebesar SGD15.000 atau senilai Rp150 juta sebagai dana operasional.

Calon anggota legislatif 2019 ini tidak hanya berkarier di bidang politik. Dia pernah dipercaya oleh PSSI untuk menjabat sebagai manajer tim nasional (timnas) Indonesia pada 2012.

Saat itu, tentu penikmat sepakbola Indonesia berharap Habil bisa membawa timnas berjaya di Piala AFF 2012. Namun ternyata perjalanan timnas begitu buruk sehingga tidak mampu lolos ke babak selanjutnya. Usai gagal membawa kemenangan untuk timnas, jabatannya sebagai manajer berhenti pada 5 Desember 2012.

Habil Marati juga pernah menepati jabatan Wakil Ketua Bidang Perwasitan Sepakbola Seluruh Indonesia (BWSI) periode 2007-2011. Dalam bursa kepengurusan PSSI, Habil juga sempat maju menjadi bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI.

Pada saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Habil menjadi salah satu anggota yang berseberangan dengan mayoritas fraksi di DPR dalam pembentukan Pansus Buloggate dan Bruneigate untuk menyelidiki aliran dana ke Gus Dur.

Walau pun akhirnya Habil menjadi anggota pansus, perannya lebih sebagai pengganggu dan sikapnya berlawanan dengan kebijakan partainya.

Politikus senior PPP, Bachtiar Chamsyah, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua pansus, jengah atas sikap Habil dan menarik anggota Komisi IX itu dari pansus. Sampai akhirnya, PPP menjatuhkan skors kepada Habil yang bila tidak diindahkan akan berujung pemecatan.