Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat, KontraS: Struktural hingga Kemauan Politik

Jane mengatakan, sejumlah kelemahan substantif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satunya, kata dia, berkaitan dengan ketentuan prosedural yang selama ini menjadi alasan dalam proses penanganan perkara.

Menurut Jane, terdapat perbedaan tafsir mengenai bukti permulaan yang cukup antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Perbedaan tersebut kemudian dapat memengaruhi kelanjutan berkas penyelidikan menuju tahap berikutnya.

“Soal kebutuhan prosedural ini biasanya yang dijadikan alasan oleh Jaksa Agung. Misalnya, adanya perbedaan arti dari bukti permulaan yang cukup antara pengadilan HAM dan Jaksa Agung itu sendiri,” kata dia.

Jane juga menjelaskan ketentuan mengenai pertanggungjawaban komando dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Dia mengatakan, terdapat ketidakjelasan norma dan persoalan penerjemahan konsep pertanggungjawaban komando.

“Hal ini menjadi salah satu hal yang kemudian memperlemah adanya akuntabilitas dan membuka ruang impunitas,” ujar dia.

Salah satunya, Pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000 yang menggunakan rumusan berbeda dengan ketentuan dalam Statuta Roma. Jane menilai, penggunaan kata “dapat” dibandingkan “wajib” menimbulkan ruang interpretasi dalam penerapan pertanggungjawaban komando.

Menurut dia, persoalan tersebut turut menjadikan rantai komando tidak selalu masuk dalam berkas penyidikan maupun penuntutan.

Dia menyampaikan sejumlah alasan yang muncul, antara lain persoalan kelengkapan formal dan material, pemeriksaan yang dianggap belum memadai, hingga persoalan teknis dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Pada intinya bolak-balik berkas ini terjadi begitu panjang,” kata dia.

Jane mengatakan, beberapa faktor yang terus memperpanjang proses ini di Kejaksaan Agung.

“Di antaranya alasan bukti yang dianggap belum cukup, persoalan administratif dalam dokumen pro justitia, serta penggunaan paradigma pengumpulan bukti yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik pelanggaran HAM berat,” kata dia.

Dia mengatakan, pandangan Pengadilan HAM harus terbentuk terlebih dahulu sebelum proses penyidikan berjalan. Menurut dia, pandangan tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tahapan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Jane menyebut faktor politik dan komitmen pejabat yang berwenang mempengaruhi tidak berlanjutnya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat ke tahap pengadilan. Dia menyebutkan tiga persoalan utama, yakni instrumen hukum yang belum efektif, lemahnya sinergi antar lembaga, serta kurangnya kemauan politik pemerintah.

“Impunitas tidak lahir hanya dari kekosongan hukum, tetapi juga dari kelemahan struktural dan kurangnya kemauan politik pemerintah,” kata dia.

Jane juga menyinggung persoalan loss of institutional system akibat panjangnya jeda waktu antara peristiwa dan proses hukum.

Menurut dia, pergantian pejabat di Kejaksaan, pemerintahan, maupun hakim membuat cara pandang terhadap kasus pelanggaran HAM berat dapat berubah. Kasus yang berlangsung lama akhirnya berisiko kehilangan kesinambungan penanganan kelembagaan.